MANOKWARI, wartaplus.com,- Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan untuk masalah Covid-19 ini tidak boleh dijadikan sebagai kepentingan politik. Akan tetapi bagaimana setiap keputusan yang diambil oleh kepala daerah di kabupaten, kota se Papua Barat untuk selalu berkoordinasi dengan Pemprov Papua Barat. 

Kebijakan atau keputusan yang diambil oleh kepala daerah di kabupaten, kota, kata Gubernur jangan membuat rakyat yang menderita lantaran menutup akses penerbangan. 

"Kalau kita punya kepentingan politik bisa saja terjadi keputusan-keputusan yang kontroversial dan pada akhirnya rakyat jadi korban," tegas Gubernur  kepada awak media setelah doa bersama di kantor gubernur Papua Barat, Selasa (7/4). Dikatakan orang nomor satu Papua Barat ini bahwa setiap keputusan yang diambil bupati, walikota diluar itu, seharusnya berkoordinasi ke provinsi. 

"Sudah jelas dalam aturan bahwa kepala daerah, baik bupati, wali kota wajib berkoordinasi dengan provinsi sehingga semua yang disampaikan dapat ditindaklanjuti kepada kementerian atau lembaga terkait, terutama masalah penanganan Covid-19 ini,"ungkap Dominggus.

Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah masih tergantung dengan pemerintah Pusat. Terkecuali kalau daerah sudah mandiri dalam menangani Covid-19 ini, lalu kalau kebutuhan daerah sudah terpenuhi silahkan mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu ketika daerah yang tidak berkoordinasi dan mengambil tindakan sendiri, maka dampaknya akan dihadapi sendiri. "Jangan kemudian Covid-19 ini dibarengi dengan kepentingan politik dan pada akhirnya rakyat yang menjadi korban,"tambah Gubernur. *