OKSIBIL, - Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo mengaku telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana APBD 2016 dan 2017 Kabupaten Pegunungan Bintang langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini ditegaskannya dihadapan ribuan masyarakat Pegunungan Bintang yang memadati halaman kantor Distrik Oksibil, Jumat (20/4) siang.
"Jadi ada empat dokumen yang sudah saya serahkan ke KPK untuk ditindaklanjuti," ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan massa.
Terkait aspirasi masyarakat pegubin yang meminta dirinya mewakili Mendagri segera memberhentikan Bupati Constan Otemka, Gubernur Soedarmo kembali menegaskan bahwa akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai ketentuan perundangan. Terutama yang menyangkut kasus hukum.
"Ini bukti keseriusan kami (bersama Pangdam, Kapolda, Kajati) hadir disini untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tidak main main tapi akan selesaikan," ujar Soedarmo dengan nada tinggi
Dia meminta seluruh stake holder yang ada untuk bersama sama menjaga fasilitas umum yang telah dibangun oleh pemerintah
Di kesempatan itu, Soedarmo mengapresiasi bahwa penyampaian aspirasi yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak justru berjalan dengan tertib aman dan lancar
"Ini menunjukkan bahwa masyarakat pegunungan bintang penuh cinta kasih dan kedamaian," ucapnya.
Kunjungan kerja pertamakalinya Gubernur Soedarmo ke bumi "Aplim Apom" didampingi Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar, Pangdam Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit dan perwakilan Pejabat Kejaksaan Tinggi.
Dengarkan Aspirasi
Kedatangan gubernur dan rombongan ke Oksibil adalah untuk mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat terkait berbagai persoalan yang terjadi di kabupaten tersebut. Dimana telah terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah setempat dalam hal ini Bupati yang dinilai tidak membawa perubahan pembangunan di kabupaten tersebut sebagaimana janjinya dalam visi misi sewaktu kampanye. Bupati Selalu bersikap otoriter dan arogan baik terhadap stafnya (ASN) dan juga warga.
Bahkan aksi protes dan desakan untuk melengserkan Bupati terus bergulir sejak dirinya bersama wakil bupati, Decky Deal baru saja dilantik pada 2016 lalu. Kondisi ini pula yang menyebabkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak berjalan maksimal.
Puncaknya pada Jumat sepekan lalu, massa menumpahkan amarah dan kecewanya dengan membakar kediaman Bupati. Bahkan pasca pembakaran itu situasi di Oksibil ibukota kabupaten Pegunungan Bintang sempat mencekam.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan koordinator aksi, Kris Urupmabin, selain menuntut pemberhentian Bupati dari jabatannya, masyarakat juga mendesak KPK segera mengaudit keuangan daerah Pegubin dari 2016 - 2018.
"Jika tuntutan ini tidak diidahkan oleh Mendagri melalui Gubernur Provinsi Papua selama 3× 24 jam (3 hari) maka masyarakat pegunungan bintang akan melumpuhkan aktivitas pemerintahan. ASN tidak boleh berangkat keluar dari Pegubin. Dan kita juga akan boikot Pilkada Gubernur, dan Pileg Pilpres 2019," ancam Kris Uropmabin
Tidak hanya itu, warga bahkan mengancam akan berpindah kewarganegaraan ke negara tetangga Papua Nugini (PNG), jika tuntutan mereka tidak diakomodir oleh Mendagri melalui Gubernur Papua. Untuk diketahui, Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu kabupaten di Papua yang berbatasan langsung dengan negara PNG
Constan Otemka - Decky Deal dilantik oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai Bupati - Wakil Bupati Pegunungan Bintang periode 2016 - 2021 pada Juni 2016 lalu.*
