OKSIBIL, - Ribuan warga masyarakat Pegunungan Bintang mendesak Gubernur Papua segera memberhentikan Bupati Constan Otemka dari jabatannya, karena dinilai bersikap otoriter dan tidak pro terhadap rakyat selama dua tahun kepemimpinannya.

Desakan ini disampaikan warga dihadapan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo yang mengunjungi Oksibil ibu kota kabupaten Pegubin, Jumat (20/4) pagi. Turut hadir Pangdam Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar, Perwakilan Kejaksaan Tinggi, Danrem 172/PWY serta sejumlah pimpinan OPD terkait Provinsi Papua.

Kedatangan Soedarmo disambut sorak sorai ribuan warga dari 34 Distrik yang memadati kantor distrik Oksibil. Sejumlah poster dan spanduk yang berisi desakan pemberhentian Bupati dibentangkan warga. Merekapun berebutan untuk bersalaman dengan mantan Penjabat Gubernur Aceh ini.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan koordinator aksi, Kris Urupmabin, selain menuntut pemberhentian Bupati dari jabatannya, masyarakat juga mendesak KPK segera mengaudit keuangan daerah Pegubin dari 2016 - 2018.

"Jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh Mendagri melalui Gubernur Provinsi Papua selama 3× 24 jam (3 hari) maka masyarakat pegunungan bintang akan melumpuhkan aktivitas pemerintahan. ASN tidak boleh berangkat keluar dari Pegubin. Dan kita juga akan boikot Pilkada Gubernur, dan Pileg Pilpres 2019," ancam Kris Uropmabin.

Tidak hanya itu, warga bahkan  mengancam akan berpindah kewarganegaraan ke negara tetangga Papua Nugini (PNG), jika tuntutan mereka tidak diakomodir oleh Mendagri melalui Gubernur Papua. Untuk diketahui, Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu kabupaten di Papua yang berbatasan langsung dengan negara PNG.

Koordinator massa lainnya, Spey Bidana mengatakan, desakan pemberhentian bupati merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi selama kepemimpinan Constan Otemka - Decky Deal.

"Selama dua tahun masyarakat tidak merasakan pembangunan. Hal mendasar yang jadi koreksi masyarakat adalah kepemimpinan otoriter, tidak ada laporan pertanggung jawaban APBD kepada DPRD, pelayanan keuangan menggunakan sistem satu pintu serta pergantian pejabat eselon yang semaunya bupati," kata Spey yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda namun dilengserkan oleh Bupati.

"Tim sukses menjadi pengendali pemerintahan di kabupaten ini," ujarnya kesal.

Yance Tapyor mantan Kasubdin Cipta Karya Dinas PU setempat menyesalkan bahwa sampai saat ini kasus dugaan korupsi Bupati yang telah dilaporkan ke Polda Papua belum ada tindak lanjut. Bahkan dia menuding penyidik Polda Papua telah menerima uang untuk menghentikan penyelidikan kasus ini.

Janji Tindaklanjuti

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo berjanji akan menindaklanjutinya terlebih sejumlah kasus hukum yang telah dilaporkan. Bahkan janji itu ditorehkannya dalam surat pernyataan kesanggupan yang ditandatanganinya.

"Pastinya sebagai Penjabat Gubernur apa yang sudah disampaikan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan. Terutama yang menyangkut masalah hukum,"akunya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini meminta masyarakat untuk bersabar menghadapi masalah yang terjadi.

"Ini bukti keseriusan kami (bersama Pangdam, Kapolda, Kajati) hadir disini untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tidak main main  tapi akan selesaikan," ujar Soedarmo dengan nada tinggi.

Dia meminta seluruh stake holder yang ada untuk bersama sama menjaga fasilitas umum yang telah dibangun oleh pemerintah.

Di kesempatan itu, Soedarmo mengapresiasi bahwa penyampaian aspirasi yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak justru berjalan dengan aman lancar dan tertib.

"Ini menunjukkan bahwa masyarakat pegunungan bintang penuh cinta kasih dan kedamaian," ucapnya.

Sudah Proses Hukum

Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan, proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi yang dilaporkan sudah berjalan.

"Kami cuma minta waktu bersabar, karena terkait bukti bukti yang harus dikumpulkan dan ini butuh waktu. Kalau cukup bukti pasti akan kena, karena negara kita ini negara hukum dan tidak ada yang kebal hukum," tegasnya.

Kapolda mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan mengupayakan suasana yang damai. Apalagi Papua merupakan tanah injil, sehingga setiap permasalahan harus diselesaikan dengan cara cara yang bermartabat.

Di kesempatan itu juga diserahkan bantuan sembako kepada masyarakat berupa beras, minyak goreng, biskuit dan makanan kemasan lainnya yang totalnya mencapai 2 ton. Penyerahan sembako secara simbolis oleh Gubernur kepada perwakilan masyarakat.*