SORONG, wartaplus.com - Salah satu anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Abdullah Gazam menilai kurangnya keseriusan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menangani virus Corona (Covid 19). Hal ini saat dirinya meninjau sejumlah Posko Penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Jumat (27/3).
"Sangat disayangkan Papua Barat lambat sekali dalam menerima hasil lab PDP Covid 19. Ketika kita bandingkan dengan provinsi Papua misalnya yang hanya butuh waktu 2 hari, padahal kan secara geografis justru Papua Barat jauh lebih dekat, apalagi Sorong sebagai pintu masuk tetapi lambat sekali. Ada apa ini, alasannya harus di buka. karena akibat dari lambatnya mendapatkan hasil lab itu tidak heran kalau sampai ada PDP yang meninggal. Itu sesungguhnya bisa jadi bukan meninggal karena virus Corona semata tapi meninggal karena tertekan secara psikologi. Oleh karena itu, menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten apalagi saat ini jumlah PDB semakin hari semakin bertambah," terangnya miris.
Hal ini berbanding terbalik dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sorong yang dianggapnya lebih siap di bandingkan daerah lainnya.
"Hasil pengamatan Saya dalam tinjauan ke beberapa posko Satgas di Kabupaten Sorong, Saya mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah Kabupaten Sorong dalam memaksimalkan semua potensi Puskesmas di Kabupaten Sorong untuk ikut terlibat langsung mendirikan posko Satgas, yang mana posko-posko itu berada di titik keramaian yang mudah dilihat dan dijangkau dan sudah tentu merangsang masyarakat kita untuk datang sendiri dengan kesadaran tinggi untuk memeriksakan dirinya. Hanya saja masih kurang fasilitas penunjang dimiliki para tenaga medis disana masih hampir tidak ada misalnya masker, aliran listrik, kipas karena mereka kepanasan. Artinya fasilitas penunjang oleh tenaga medis itu harus baik untuk menunjang kerja Mereka. Jangan sampai yang terjadi mereka kelelahan, mereka kecapekan dalam melayani masyarakat yang datang akhirnya jadi drop," ujarnya.
Ia pun berharap, semua stakeholder baik pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten dan kota untuk bergandengan tangan dalam menghadapi bencana non alam ini. *