JAYAPURA, wartaplus.com - Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong aplikasi E-LHKPN hingga capai target 100 persen. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menggelar Training of Trainers penggunaan aplikasi E-LHKPN di lingkungan instansi Pemprov Papua. Kegiatan yang digelar Dinas Kominfo Papua bekerjasama dengan KPK RI, berlangsung Senin (16/3) di Aula Dinas Kominfo Papua.
Penggunaan aplikasi ini di lingkup pemprov papua masih rendah karena masih dalam tahap permulaan.
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Ridwan Rumasukun menyampaikan sesuai dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 7 2016 dengan menetapkan Pergub Papua 72 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemprov Papua.
Dari kegiatan tersebut diharapkan semakin tumbuh komitmen yang kuat bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua, agar mulai memanfaatkan program tersebut (E-LHKPN) secara terus menerus dan berkesinambungan.
“Tentu kami pun berharap pemerintah daerah di tingkat kab/kota melakukan hal serupa. Sehingga secara tidak langsung telah melakukan program pencegahan korupsi bagi penyelenggara negara di daerah masing-masing,” kata Asisten Bidang Umum Sekda Papua Ridwan Rumasukun
Menurut dia, keberadaan KPK RI di Papua dalam kegiatan training of trainers merupakan bentuk keseriusan lembaga anti rasuah tersebut dalam membantu pemerintah daerah mencegah terjadinya korupsi.
“Oleh karena itu, saya mengharapkan peserta yang mengikuti trainig of triners penggunaan aplikasi E-LHKPN baik, pemerintah provinsi maupun dari kab/kota agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Sebab keberadaan program E-LHKPN untuk memberikan kemudahan kepada segenap wajib LHKPN dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya” jelasnya
Diharapkan juga setelah mendapat arahan ke daerah masing-masing dapat menerapkan program ini. sekaligus membantu dan mendorong wajib LHKPN kepada seluruh ASN dalam menyampaikan harta kekayaannya dengan benar dan berkelanjutan,” imbaunya.**
