JAYAPURA,- Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 di Papua terjadi konflik sosial di sejumlah Kabupaten.
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk menilai, konflik sosial ini sengaja diciptakan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk membuat Papua tidak aman saat pelaksanaan Pilkada.
"Saya meminta kepada aparat keamanan untuk segera mencari otak dibalik konflik tersebut dan memproses sesuai hukum yang berlaku di republik ini," tegas Ribka di Jayapura, Rabu (18/4).
Ribka menyebutkan, konflik sosial di Papua sudah terjadi sejak Pilkada 2017 lalu seperti pembakaran beberapa kantor pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya. Peristiwa pembakaran juga terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang, Sabtu pekan lalu dimana, kediaman bupati dibakar oleh masyarakat. Lalu kabar terbaru pada Rabu (18/4) kemarin pembakaran kantor KPU, Panwas dan kantin pemda di kabupaten Mamberamo Tengah
"Sebagai kepala Dinas Sosial, saya sudah memerintahkan staf untuk turun ke tempat kejadian dan mendata apabila ada masyarakat yangmenjadi korban, maka segera menyalurkan bantuan secepatnya," ujar Ribka
Dia menjelaskan, peta konflik jelang Pilkada secara nasional, Papua memang menjadi salah satu daerah rawan. "Dan kejadian-kejadian konflik sosial itu sudah mulai terjadi," tukasnya.
"Untuk itu, saya imbau kepada masyarakat menahan diri dan tidak terprovokasi dengan insiden-insiden tersebut," imbaunya.
Berdampak Perekaman e-KTP
Diakui Ribka, konflik sosial yang terjadi di Papua tentu berdampak pada perekaman KTP Elektronik di daerah yang terjadi konflik.
"Karena pasti masyarakat takut untuk keluar maupun pegawai tidak masuk kantor," akunya
Bahkan Ribka menduga ada rekayasa oleh oknum yang sengaja menciptakan kekacuan supaya masyarakat menjadi semakin takut, bahkan tidak ingin melihat Papua sebagai tanah damai.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, tetap tenang dan dapat mengendalikan diri, serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba dan ingin memecah kita masyarakat Papua," imbaunya.
Pilkada serentak 2018 di Papua meliputi pilkada Gubernur dan pilkada di tujuh kabupaten.*
