JAYAPURA, wartaplus.com - PB PON Papua mengajukan dana sebesar Rp4,8 triliun untuk menyokong penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan mulai dihelat pada Oktober tahun ini.

Namun, berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hanya Rp4,6 triliun yang dianggap normal.

Untuk itu, PB PON menggelar rapat koordinasi bersama seluruh bidang-bidang membahas perihal review anggaran tersebut, bertempat di Kantor PB PON, Selasa (10/3).

"Hari ini kita ketua-ketua bidang berbicara mengenai hasil review dari BPKP terkait breakdown anggaran yang di buat oleh seluruh bidang. Jadi catatan BPKP yang harus kita ikuti dan kita rasionalkan sesuai arahan BPKP," ujar Ketua Harian PB PON, Yunus Wonda kepada wartawan.

"PB PON ajukan dana sebesar Rp4,8 triliun atas hasil review dari BPKP bahwa yang di anggap normal adalah Rp4,6 triliun. Jadi ada beberapa catatan ke bidang-bidang untuk merasionalkan dana yang di anggap masuk akal," tambahnya.

Ia menjelaskan, dari besaran dana Rp4,6 triliun itu sudah termasuk anggaran yang di ajukan oleh Pemerintah Papua ke pusat.

"Kami pemerintah provinsi kan dapat anggaran Rp2,3 triliun, dan meminta kepada pemprov papua untuk breakdown semua kebutuhan benar-benar secara terperinci, per-itemnya harus per satuan," jelasnya.

PB PON sendiri kata Yunus merasa bersyukur bisa mendapatkan dampingan dari pihak-pihak terkait dalam penyusunan tim badan anggaran.

"Kita sangat bersyukur dalam penyusunan tim badan anggaran di masing-masing bidang di PB PON terus di dampingi oleh BPKP, inspektorat, kejaksaan, dan juga LKPP sehingga berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada," tutup Yunus.