JAYAPURA,wartaplus.com-Rombongan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)  melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua tepat di kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, dan Jayapura.

Khususnya di kabupaten Mimika, rombongan akan menuju PT Freeport Indonesia di Timika tepat di Tembagapura. Selama perjalanan kesana rombongan akan menggunakan mobil besi baja dan mendapat pengawalan ketat TNI Polri.

Rombongan ini berjumlah 58 orang yang terdiri dari pimpinan MPR 5 orang, pimpinan DPR 1 orang, pimpinan DPD 2 orang, anggota MPR 13 orang, Menteri PUPR, Sesjen MPR, DPR dan DPD 3 orang, kepala biro 3 orang, perangkat pimpinan 3 orang, protokol 3 orang, media 6 orang, dan fotografer 4 orang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum ketika bersama rombongan saat briefing persiapan keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Senin (2/3) malam melalui pesan singkat WhatsApp.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui Juru Bicara Komando Nasional TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, kedadatangan  MPR, DPR, DPD itu urusan mereka, kami punya sikap lawan pendudukan illegal dan militer Indonesia.

“Lawan militar Indonesian artinya pemerintah. Dam kami tahu bahwa hanya lewat perang kami bisa duduk di meja perundingan, maka perang jalan terus,”tegasnya kepada wartaplus.com, Selasa (3/3) siang.

Seperti diberitakan wartaplus.com Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw tidak merekomendasikan rencana kunjungan DPR RI dan MPR ke pertambangan PT.Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika menyusul situasi yang tengah memanas di kawasan itu.

"Jadi kalau kunjungan ke Timika tidak ada masalah, tapi kalau naik ke Tembagapura kami tidak rekomendasi karena situasi yang memanas di Tembagapura,"ujar Waterpauw.*