SORONG,wartaplus.com-Menteri kordinator kemaritiman dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan moratorium terkait investasi kelapa sawit di wilayah Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat.

Hal ini ditegaskan Luhut, dalam konferensi pers yang dilakukan usai membuka high level meeting investasi di Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (27/2).

Ditambahkan oleh Luhut bahwa investasi yang masuk Indonesia harus mendatangkan banyak manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia secara menyeluruh, serta memperkuat upaya Indonesia dalam melindungi hutan dan ekosostim yang ada.

"Kita maunya sektor swasta, berinvestasi pada pembangunan rendah karbon, seperti pala, kopi, kakao, rumput laut. Jangan ada orang yang merambah hutan lagi. Jangan sawit lagi. Kita tidak hanya bicara soal investasi besar, tapi diutamakan UMKM bisa berkembang juga," ujar Luhut.

Ia juga mengemukakan sejumlah alasan pentingnya investasi hijai, diantaranya pembangunan berkelanjutan memerlukan anggaran yang sangat besar. Bapenas memperhitungkan Indonesia akan membutuhkan anggaran Rp. 67 Triliun untuk mencapa8 target SDGs. Dimana porsi pemerintah diperkirakan mencapai 62 persen dan sisanya diharapkan berasal dari kontribusi non-pemerintah.

Sementara itu, Gunernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan komitmen pemerintah Papua Barat untuk melindungi hutan, sebagaimana telah dicanangkan sebagai provinsi konservasi. 

"Kami sangat mendukung investasi disini, tapi harus melindungi hutan dan hak-hak asli orang Papua. Kami harap potensi SDM dan SDA yang ada di Papua Barat dapat dioptimalisasikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua," tandas Mandacan.

Kegiatan high level meeting tersebut juga dihadiri Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, Wamen Pariwisata dan ekonomi kreatif, Angela Tanoesudibjo, wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Muspida plus lainnya, pengusaha dan investor.*