MANOKWARI, wartaplus.com - Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memberikan kuliah umum yang dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakatoni beserta Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mahasiswa dan masyarakat, berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Jumat (21/2).

Adapun materi kuliah umum terkait kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia

Mengawali kuliah umum, Tjahjo mengatakan kuliah kebijakan reformasi birokrasi ini sesuai dengan visi misi Presiden

"Saat ini sedang dilakukan kajian di jajaran birokrasi OPD di pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat II, untuk segera melakukan pemangkasan terhadap jabatan eselon III, IV, dan hanya eselon I dan II," terangnya

Tujuan dari pemangkasan pejabat eselon III dan IV secara nasional ini, kata Tjahjo, untuk lebih memaksimalkan kinerja dan penghematan anggaran. Termasuk bagaimana kualitas kompetensi birokrat harus lebih cepat dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Dikesempatan itu, Tjahjo juga menyinggung tentang paham radikalisme dan terorisme kepada ASN. 

"Untuk itu semua kebijakan yang sudah diatur oleh kepala daerah harus diperhatikan bersama," paparnya

Di kesempatan itu, Tjahjo mengajak ASN untuk belajar dari TNI, Polri dalam penataan birokrasi. "ASN harus melayani masyarakat lebih cepat tanpa harus membedakan masyarakat," tekannya

Lebih lanjut, Tjahjo juga mengajak seluruh ASN untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebab sangat berbahaya ketika hendak ikut membagikan informasi yang paham radikalisme. 

"ASN harus profesional dalam pelayanan kepada masyarakat tanpa harus melihat kepada kepala daerah yang jabatannya lima tahun sekali karena itu jabatan politik," katanya mengingatkan. 

Sementara itu Wagub Ahmad Lakatoni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menpan RB yang telah berkenan hadir dan memberikan kuliah umum di Manokwari

Kedatangan Menpan RB untuk berikan kuliah umum merupakan kerjasama kampus swasta se-Indonesia, secara khusus di STIH Teluk Bintuni di kabupaten Manokwari.**