JAYAPURA – Lebih dari tiga pekan pasca pernyataan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, Wentius Namiangge, Pemerintah Provinsi Papua akui belum menerima surat resmi pengundurannya.
Sekertaris Daerah Papua, T.E.A Hery Dosinaen kepada pers di Jayapura, Senin (13/1) menyebut, pernyataan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge dihadapan ratusan masyarakat yang berkumpul di lapangan bandara Kenyam, Senin, 23 Desember 2019 lalu merupakan pernyataan situasional. Dimana saat itu masyarakat Nduga tengah berduka, menyusul tewasnya seorang warga, Hendrik Lokbere yang diduga ditembak oleh aparat keamanan
“Bagi kami melihat (pernyataan undur wakil bupati) itu sebagai satu kearifan lokal yaitu satu pemimpin yang tentunya dalam situasi situasional, bagaimana dia merasa memiliki masyarakat, sebagai kepala perang. Sebenarnya itu untuk meredam emosi masyarakat,” ungkap Sekda
Namun menurutnya, memang terkadang orang membuat satu konklusi berdasarkan pernyataan itu, dan mengembangkan atas dasar kepentingan politik lokal.
“Jadi sepanjang tidak ada (surat pengunduran diri) secara resmi, kami belum bisa menindaklanjuti. Dan pemerintahan akan berjalan seperti hari hari biasanya, dimana Wentius Nemiangge tetap sebagai Wakuil Bupati Nduga.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menyayangkan keputusan pengunduran diri yang dianggap kurang bijaksana.
" Mundur atau tidak sebagai pejabat daerah itu ada mekanisme yang mengatur soal (pengunduran) itu. Kami berharap, pemimpin juga harus lebih arif dan bijaksana dalam melihat hal ini secara lebih luas. Apakah dia mengundurkan diri itu sifatnya harfiah atau mundur secara politik," ujar Klemen.
Wentius Namiangge menyatakan sikap pengunduran diri sebagai Wakil Bupati Nduga karena kecewa penembakan terhadap warga sipil terus saja terjadi di wilayahnya. Padahal masa jabatannya bersama Bupati Yairus Gwijangge masih tersisa 3 tahun (periode 2017 - 2022)
Wentius menyebut, penembakan terhadap Hendrik Lokbere merupakan dampak dari banyaknya pasukan yang dikirim oleh negara ke Nduga dalam satu tahun terakhir. Akibatnya, ribuan masyarakat Nduga mengungsi meninggalkan kampung karena takut dengan aparat.
“ Sudah satu tahun terjadi seperti ini, Kami (pemerintah daerah) sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI-Polri yang ada di Nduga segera ditarik agar masyarakat kembali ke kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspon, bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi,” ungkapnya dengan nada kecewa di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12) siang.**
