JAYAPURA –  Gubernur Papua mengaku telah menandatangani SK Pelantikan Ketua DPR Papua yang kini tengah menjadi polemik. Soal siapakah nama yang tercantum dalam SK tersebut, Gubernur enggan menyebutkan

“Yah siapa saja nanti lihat, kan orang Papua juga toh,” singkat Gubernur, saat diwawancarai pers di Jayapura, Rabu (11/12)

Di kesempatan itu, Gubernur meminta semua pihak mengikuti aturan yang berlaku

"Sementara ini tengah berproses untuk pelantikan Ketua DPRP tersebut di mana Surat Keputusan (SK) nya sudah ditandatangani," tegasnya

Menurut Gubernur, pada waktu pelantikan yang kemungkinan akan dihelat  dalam bulan ini, dirinya tidak berada di tempat karena harus berada di Selandia Baru. Meski demikian dirinya akan digantikan oleh  Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal . Dia berharap pelantikan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Siapapun yang menjadi Ketua DPRP ke depan, tidak usah dipersoalkan," tegasnya lagi.

Untuk diketahui, tiga nama mencuat sebagai kandidat Ketua DPRP yakni Jhoni Banua Rouw, Beatrix Monim, dan Laurensius Kadepa, keduanya berasal dari partai Nasdem yang merupakan partai pemenang pileg tingkat provinsi. 

Sebelumnya, Fraksi Bangun Papua yaitu Partai PKB, PPP dan Garuda serta fraksi yang lain di DPR Papua mendorong sosok Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang belum dilantik hingga kini harus merupakan Orang Asli Bumi Cenderawasih (OAP).

Anggota DPRP dari Fraksi PPP Nason Uti mengatakan sejumlah fraksi bersama pihaknya mendorong agar OAP diberi kesempatan untuk menjadi pimpinan di jajaran legislatif.

"Pemberdayaan orang asli Papua ini salah satunya adalah memberikan kesempatan di bidang politik yakni menjadi Ketua DPRP," tegasnya.**