JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua (MRP) telah melakukan investigasi terkait konflik berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Nduga.

Hasil investigasi tersebut dituangkan dalam sebuah buku berjudul 'Kekerasan Tak Berujung di Nduga' yang kemudian dibahas dalam Seminar Hasil Investihasi, pada Senin (9/12) kemarin.

Dalam seminar tersebut, terungkap bahwa hingga kini masih terdapat 4.000 an warga yang mengungsi di sejumlah wilayah terdekat, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya dan Asmat.

Terkait itu, Ketua MRP Papua Timotius Murib meminta negara wajib bertanggungjawab mencari solusi serta memberikan jaminan keamanan maupun kepastian hidup bagi warga Nduga yang mengungsi. 

“Kenyataannya kan hari ini para pengungsi Nduga tidur di gua dan hutan. Ini kenyataan yang terjadi kepada para pengungsi dan negara harus bertanggungjawab. Makanya kita mendorong supaya negara bertanggungjawab menyelesaikan masalah pengungsian ini,” ujar Timotius kepada pers usai seminar

Menurut dia, Papua ini jelas bagian dari NKRI dan Nduga adalah wilayah NKRI. 

"Warga negara yang mengungsi ini juga punya hak untuk dapat makan, minum, tempat tinggal, pendidikan serta pelayanan kesehatan yang layak,” tegas Timotius 

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya akan mendorong pertemuan lanjutan dengan melibatkan Pemda Nduga, institusi TNI/Polri serta Pemprov Papua guna menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut.

Sebab bila tidak, masyarakat Nduga bakal terus-terusan menjadi korban, akibat dari konflik yang terjadi antara TNI/Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). 

“Makanya kita saat ini meminta saran pendapat dari semua pimpinan organisasi dan lembaga. Sebab kita ingin dapat satu kesimpulan penyelesaian konflik dengan jalan damai,” tukasnys

Timotius menambahkan, konflik yang terjadi di Nduga saat ini akar masalahnya adalah persoalan ideologi yang dipicu sejak puluhan tahun lalu. Dimana ada keinginan dari sejumlah Orang Asli Papua untuk menentukan sendiri nasibnya. 

Dilain pihak, negara (Pemerintah Indonesia) tetap menegaskan Papua bagian dari NKRI, sehingga disinilah peran MRP yang mendorong ada solusi untuk permasalahan ideologi tersebut.

“Ya, diantaranya solusi yang kita dorong yaitu melalui dialog dengan melibatkan pihak luar negeri. Itu yang dulu pernah dilakukan pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh. Sehingga ini jadi pekerjaan rumah yang besar bagi MRP dan TNI/Polri, kenapa hal ini tidak bisa dilakukan di Papua?,” serunya 

Timotius juga pada kesempatan itu memastikan bakal mendorong agar Pemerintah Pusat mengurangi jumlah personel TNI/Polri di Kabupaten Nduga. 

“Kami sudah laporkan kepada Wakil Presiden dan nanti kami juga akan menyurat resmi. Intinya tidak perlu tarik semua. Tidak tetap ada pasukannya, hanya tidak harus berlebihan,”tandasnya.**