JAYAPURA-Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib menilai aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam hal ini pemekaran provinsi yang digelorakan sekelompok tokoh Papua murni bukan dari rakyat Papua.
Pasalnya, menurut Timotius, aspirasi ini belum pernah disampaikan rakyat Papua ke MRP sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua.
"Yang bicara hari ini adalah pejabat pejabat dan mengatasnamakan rakyat. Padahal merujuk pada pasal 67 UU 21 Tahun 2001 untuk pembentukan provinsi di tanah Papua itu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari MRP," ujar Timotius kepada pers di sela sela perayaaan hari budaya Papua, Selasa (5/11) "MRP tentu tidak akan memberikan rekomendasi tentang pemekaran itu,"sambungnya
Namun, ujar Timotius, jika Pemerintah Pusat dorong pemekaran, karena itu hasil kajian dari Intelijen tentu itu pemikiran yang keliru. "Hari ini seharusnya kita bicara bagaiman mensejahterahkan masyarakat Papua dulu. Dimana pemekaran kabupaten sudah cukup banyak tapi justru pengungsi (seperti di Nduga) banyak,' katanya
Dicontohkan seperti di pemekaran kabupaten Puncak dari Puncak Jaya. Siapa yang menikmati sementara masyarakat disana akibat konflik bersenjata telah mengungsi keluar dari Ilaga, ibukota kabupaten Puncak. Pun kekerasan di Nduga, sudah lebih 400 warga mengungsi. "Terus kabupaten itu siapa yang nikmati?" tanyanya
Menurut Timotius, justru yang dibicarakan MRP hari ini adalah bagaimana penggabungan kabupagen Puncak Jaya kembali ke kabupaten induknPaniai, atau Nduga kembali ke kabupaten induk Jayawijaya.
"Keliru kalau sekarang ini pejabat pejabat setelah dua periode karena tidak ada jabatan lagi, bicara pemekaran. Ohhh sangat salah dan sangat keliru. Tidak boleh bicara pemekaran, MRP menolak Pemekaran," tegasnya
Ditanya jika pemekaran dipaksakan karena sudah dianggap matang oleh Mendagri? Timotius menegaskan hal itu itu sama saja Jakarta (pemerintah pusat) datangkan banyak peti mayat untuk orang asli Papua. "Karena mati gara gara pemekaran, nanti kubur bawa di Jakarta sana jangan kubur disini "kesalnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan sinyalemen bakal menindaklanjuti aspirasi pemekaran provinsi di Papua. Sementara Mendagri menyatakan dari dua provinsi yang akan ditindaklanjuti paling siap pemekaran Provinsi Papua Selatan.**
