JAYAPURA - TNI mendorong Pemerintah Kabupaten Nduga untuk memperhatikan warganya yang hingga kini dikabarkan masih mengungsi di hutan hutan pasca teror penembakan yang dilancarkan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya dalam setahun terakhir ini.
Komandan Korem 172/PWY, Kolonel Inf Jonathan Binsar Sianipar kepada pers usai menghadiri perayaan HUT TNI ke-74 di Makodam Cenderawasih, Sabtu (5/10) mengatakan, pihaknya bersama Polri sebelumnya telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nduga dalam hal penanganan pengungsi masyarakat asli Nduga yang mengungsi ke daerah lain seperti Wamena, Tolikara dan Lanny Jaya.
Namun kemudian dari berita diketahui banyak pula pengungsi yang melarikan diri ke hutan dan jumlahnya mencapai ribuan orang
"Kemarin kita sudah gandeng pemerintah kabupaten Nduga, tokoh tokoh gereja dan dari Komnas HAM, untuk memperoleh data pasti terkait jumlah pengungsi yang masih berada di hutan. Cuma tertunda karena ada kejadian di Wamena,"ungkap Binsar
"Intinya kami pemerintah pada dasarnya kita semua juga memperhatikan pengungsi Nduga. Cuma kita harus sama sama untuk menyelesaikan masalah pengungsi Nduga ini," sambungnya
Binsar mencontohkan seperti kasus kerusuhan Wamena bisa cepat direspon. Itu karena semua bekerja terutama komponen pemerintah daerah (Pemkab Jayawijaya)
"Sebab kami (TNI Polri) tidak mungkin bekerja sendiri, harus ada inisiasi dari pemerintah kabupaten. Nah, ini yang kami dorong, sebab yang paling tahu masyarakatnya itu kan pemerintah Nduga,"kata Binsar
Lanjut dia, pada prinsipnya yang harus digarisbawahi adalah pemerintah sama sekali tidak membeda bedakan pengungsi baik yang di Wamena maupun di Nduga
"Di wamena ini banyak juga pengungsi orang asli Papua yang mengungsi karena rumah mereka juga turut dibakar. Mereka berbaur dengan pengungsi lainnya. Kita tidak membeda bedakan," terangnya
Binsar menambahkan, pada dasarnya penanganan pengungsi itu sama
"Cuma kami minta pemerintah kabupaten juga turut sama sama karena merekalah yang lebih tau permasalahan yang dihadapi warganya,"pintanya.
Dilansir dari Jubi.co.id, Koordinator Relawan Pengungsi Nduga di Jayapura, Esther Haluk mengatakan pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota telah mengabaikan nasib para pengungsi Nduga yang mengungsi ke hutan dan daerah tetangga untuk menghindari konflik bersenjata.
Dalam kurun waktu sembilan bulan, para pengungsi bertahan hidup di hutan dengan berbagai keterbatasan
"Para pengungsi bertahan hidup sendiri dengan swadaya di dalam hutan. Sebagian lainnya menumpang dirumah keluarga mereka didalam satu rumah mencapai 20 dan 30 orang. Mereka kekurangan makanan, mereka yang sakit juga takut untuk berobat," kata Haluk.**
