Bupati Yahukimo, Abock Busup/Riri
JAYAPURA,- Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengklaim, perekaman ktp elektronik di wilayahnya belum berjalan maksimal karena terkendala anggaran. Bupati Kabupaten Yahukimo, Abock Busup mengaku, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk melakukan perekaman ktp hingga ke kampung kampung yang lokasinya sangat terpencil. Apalagi, kabupaten Yahukimo merupakan kabupaten di Papua dengan jumlah distrik terbanyak yaitu 51 Distrik.
Dari total penduduk Yahukimo 412.491 jiwa sebanyak 298.899 wajib memiliki Ktp. Sedangkan yang baru melakukan perekaman hanya sebanyak 10 ribu jiwa.
"Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai perekaman e-KTP hanya Rp 500 juta. Jadi semua tergantung dana, karena keterbatasan dana kami untuk menjemput bola merekam KTP khususnya di kampung-kampung. Jika memang ada anggaran pastinya kita berupaya
memaksimalkan untuk perekaman di kampung-kampung, ” ujar Abock di Jayapura, Rabu (4/4).
Menurut dia, program wajib e-KTP dari Pemerintah pusat harus dengan dukungan pendanaan. "Jangan buat program tapi dibebankan kepada APBD. Sebab anggaran APBD lebih fokus untuk pembangunan infrastruktur di Yahukimo,” tegasnya.
Abock menambahkan, program pemerintah pusat tentu menjadi prioritas dan harus didukung. Hanya saja, terganjal pendanaan dan warga yang belum memiliki e-KTP masih bisa menggunakan KTP Nasional.
Sebelumnya Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan perekaman E- KTP secara nasional sampai saat ini berada posisi 97 persen. Sementara di Papua, jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman baru mencapai 1,1 juta jiwa penduduk atau 36 persen. “Ini perlu kerja keras untuk mencapai target, untuk mencapai cakupan tinggi programnya adalah harus jemput bola atau masuk kantor hari Sabtu dan Minggu,” kata Zudan di Jayapura sepekan lalu.
