JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengajak seluruh pimpinan gereja di Papua untuk melakukan doa rutin dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di bumi cenderawasih
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama perwakilan stake holder di Gedung Negara, Jumat (13/9) yang dihadiri Ketua MRP Timotius Murib, Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Kapolda Papua Rudolf A Rodja, Kasdam Cenderawasih, Brigjen TNI Irham Waroihan, Ketua FKUB Papua Lipius Biniluk dan Ketua Sinode se- Papua.
“Saya mau tanya semua pimpinan gereja diseluruh Papua, bapak – bapak sudah punya jadwal, orang Papua harus berdoa atas situasi yang terjadi di Papua saat ini,”serunya
Gubernur juga mengajak kepada seluruh pimpinan gereja agar menyampaikan hal tersebut kepada seluruh Jemaat untuk mengatur jadwal doa dan kuasa, sebab katanya, masalah yang terjadi di Papua saat ini bisa diredakan lewat doa dan kuasa.
“Ini harus dilakukan, Kita tidak mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi kecuali doa dan kuasa yang dapat menyelesaikan persoalan di Tanah Papua, ini yang saya mau sampaikan kepada pimpinan gereja dan sinode,” bebernya.
JadwaI doa rutin ini, lanjut Gubernur, akan dilaksanakan sampai Februari tahun depan, bertepatan dengan peringatan masuknya Injil di Papua yang rencananya akan digelar di Stadion Papua Bangkit.
“Kami mau mengakhiri di bulan Februari tahun 2020 di stadion Papua Bangkit, Doa ini kita mulai bangun sekarang,” serunya lagi.
Seperti diketahui, kasus ujaran kebencian bernada rasis dan intimidasi aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya dan Malang, Jawa Timur, 16 Agustus lalu telah memicu ketegangan di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat
Masyarakat Papua marah, mereka turun ke jalan berunjuk rasa, mengecam tindakan rasisme yang dilakukan oleh ormas dan aparat keamanan di Surabaya. Unjuk rasa berujung anarkis terjadi di sejumlah daerah baik di Papua (Kota Jayapura, Timika, Deiyai) maupun Papua Barat (Kota Sorong, Manokwari dan Fak Fak). Massa yang marah secara sporadis membakar fasilitas pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik dan rumah warga. Untuk menghindari penyebaran berita hoax pasca rusuh, sejak 19 Agustus lalu, pemerintah memblokir layanan data internet. Untuk pengamanan pasca rusuh di kedua Provinsi tersebut, sebanyak 6500 personil gabungan TNI Polri diturunkan. Bahkan Kapolri dan Panglima TNI sempat berkantor di Papua selama empat hari di Kota Jayapura, untuk memastikan situasi keamanan agar tetap kondusif.
Persoalan baru muncul ketika ribuan mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di sejumlah kota study, berame rame kembali ke Papua sejak sepekan lalu, dengan alasan tidak merasa nyaman pasca insiden Surabaya. Kondisi ini yang kemudian membuat pemerintah Papua pusing dan harus segera mencari solusi penyelesaiannya.**
