JAYAPURA - Kabupaten Keerom menggelar deklarasi kesepakatan bersama dalam rangka menjaga Papua Tanah Damai yang bertempat di Gedung Pramuka Kampung Asyaman, Selasa (10/9), dipimpin oleh Kapolres Keerom, AKBP Muji Windi Harto.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Keerom, Muh. Markum, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Khamim Thohari, Ketua Pengadilan Agama Arso Zuljery Artha, Para Pimpinan dan Perwira TNI-Polri Kabupaten Keerom, Para SKPD, Para Kepala Distrik dan Kepala Kampung Kabupaten Keerom serta Segenap Tokoh Kabupaten Keerom.
Kapolres Keerom, AKBP Muji Windi Harto mengatakan, deklarasi kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka menjaga Papua Tanah Damai dalam suasana yang sejuk, aman, tentram, damai dengan penuh kekeluargaan khususnya di Kabupaten Keerom.
"Kita patut bersyukur, Keerom masih dalam keadaan aman dan damai dan termasuk Kabupaten dari 29 Kabupaten Kota di Provinsi Papua yang tidak melakukan aksi unjuk rasa," ujarnya.
Kata dia, aparat Keamanan Polri dan TNI melakukan tugas BKO ke Papua dan Papua Barat adalah untuk mengembalikan situasi kamtibmas yang ada, untuk Kabupaten Keerom ada BKO Brimob sebanyak 100 personil dari Kalimantan Selatan.
"Kedatangan BKO adalah untuk menjaga situasi keamanan sehingga aktifitas masyarakat dapat berjalan lancar bukan untuk memerangi dan menakut - nakuti masyarakat, jadi masyarakat tidak perlu takut dengan kedatangan BKO TNI-Polri ke Papua karena tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman," jelasnya.
Ia meminta kepada masyarakat untuk bersama menjaga dan pertahankan keamanan Kabupaten Keerom dengan mewaspadai adanya provokasi, berita hoax dan hal-hal yang memicu konflik terkait minuman keras karena biaya penanggulangan konflik jauh lebih besar daripada menjaga kedamaian seperti saat ini.
"Mari kita patuhi maklumat Kapolda Papua yang telah diviralkan melalui medsos maupun spanduk-spanduk serta Himbauan Kamtibmas Kapolres Keerom, untuk menjaga situasi keamanan di Keerom dan Papua pada umumnya," imbaunya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Keerom, Muh. Markum mengatakan, Pemerintah Daerah bersama para stakeholder yang ada telah mengambil langka inisiatif, responsif yang luar biasa cepatnya, sehingga stabilitas di Kabupaten Keerom tetap terjaga.
"Saya berharap dengan adanya deklarasi kesepakatan bersama, para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, untuk edaran dan maklumat dari Polri maupun Pemerintah Daerah sudah ditindak lanjuti hingga ke tingkat kampung," harapnya.**
