JAYAPURA-Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah tiba di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (3/9) sore dengan menggunakan pesawat khusus milik TNI AU.

Kapolri direncanakan akan berkantor sementara di Makodam Cenderawasih selama sepekan ke depan guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif pasca kerusuhan yang terjadi di Kota Jayapura dan beberapa Kabupaten lainnya di Papua dan Papua Barat.

Begitupun dengan Panglima TNI yang akan berada di Papua selama tiga hingga empat hari kedepan.

Kedua pimpinan tertinggi TNI Polri ini dijadwalkan akan memberikan pengarahan kepada para Pejabat di lingkungan TNI Polri, Selasa malam. Lalu pada Rabu besok,  keduanya dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Wamena Kabupaten Jayawijaya selanjutnya pada Kamis, keduanya akan mengunjungi Mimika

Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut baik rencana Kapolri dan Panglima TNI yang akan berkantor sementara di Papua. Menurutnya, ini membuktikan negara hadir di Papua saat situasi keamanan sedang tidak kondusif.

"Ini adalah tugas negara, tentunya kami menyambut baik," ungkap Gubernur saat diwawancarai pers di Vip Room Bandara Sentani, Selasa (3/9) sore.

Di tempat terpisah, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda juga menyambut baik keberadaan Kapolri dan Panglima TNI selama beberapa hari ke depan di Papua.

"Panglima dan Kapolri ada di Papua, tidak apa. Sebab mereka kan datang untuk melihat langsung situasi kondisi yang terjadi di Papua. Untuk kemudian nanti mereka bisa ambil keputusan seperti apa ke depan," ucap Yunus saat ditemui pers di ruang kerjanya, Selasa siang

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda/Istimewa

Banyak Pasukan, Warga Justru Resah

Meski menyambut baik, namun Yunus juga menyayangkan banyaknya personil TNI Polri yang diturunkan ke Papua pasca rusuh terutama di Kota dan Kabupaten Jayapura.

"Jumlah pasukan yang dikirim ke Papua cukup besar. Ini kondisi (rusuh) sudah terjadi, baru ada penambahan pasukan. Tapi ini kan kewenangan dari pusat, dan mungkin mereka punya pertimbangan khusus terkait situasi keamanan di Papua," ujar Yunus

Dia menilai, penempatan pasukan yang cukup banyak justru akan menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat.

"Sebenarnya ini hanya akan membuat ketakutan, bukan hanya orang Papua tapi juga non Papua yang kemudian bertanya tanya sebenarmya apa yang sedang terjadi di Papua. Ini seperti situasi genting skali, di Jayapura seperti kita sedang berada di jalur gaza. Di sepanjang jalan, kita lihat banyak pasukan TNI Polri berjaga jaga dengan bersenjata lengkap,"ungkapnya

Menurutnya, Pangdam Cenderawasih dan Kapolda sebenarnya mampu menyelesaikan masalah ini tanpa perlu Panglima maupun Kapolri turun tangan sampai harus berkantor sementara di Papua

"Kami harus apresiasi apa yang sudah dilakukan (Pangdam dan Kapolda), tapi ini kembali lagi adalah kewenangan pemerintah pusat,"kata Yunus

Di kesempatan itu Yunus mengajak seluruh masyarakat di bumi cenderawasih, baik orang asli papua maupun non Papua untuk bersama sama menjaga papua tetap aman dan kondusif

"Kita jangan mudah terpengaruh dan terpancing oleh isu isu yang ditebarkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan Papua kacau. Jangan sampai peristiwa Ambon dan Poso terjadi, itu tidak boleh," tegasnya.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa kecam rasisme yang terjadi Kamis (29/8) lalu di Kota Jayapura berlangsung anarkis. Ribuan massa yang melakukan aksi jalan kaki dari kawasan Abepura menuju kantor Gubernur Dok II Jayapura bertindak anarkis dengan melakukan pelemparan, pembakaran dan penjarahan terhadap bangunan toko, sekolah, kantor pemerintahan dan swasta, rumah warga dan kendaraan yang berada di sepanjang jalan yang dilaluinya.Aset pemerintah yang dibakar diantaranya kantor MRP, kantor KPU, Telkom dan kantor Bea dan Cukai.Buntut aksi anarkis ini, lima warga dikabarkan tewas

Sebanyak 3500 personil TNI Polri diturunkan untuk melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura.**