JAYAPURA - Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pemprov Papua untuk bergotong royong melakukan pembersihan kantor, Selasa (3/9) besok, pasca aksi penjarahan yang dilakukan oleh massa saat berunjuk rasa di kantor gubernur dok II Jayapura, Kamis (29/8) lalu
Aksi unjuk rasa kecam rasisme ini berlangsung anarkis. Tak hanya melakukan pembakaran, pelemparan dan penjarahan fasilitas umum, pertokoan dan rumah warga, massa juga menduduki kantor gubernur Papua selama satu malam dan melakukan aksi penjarahan dan pengrusakan fasilitas kantor
"Jadi besok (Selasa), saya minta seluruh pegawai masuk kerja dan kita akan korve (kerja bakti) bersama sama membersihkan setiap ruangan yang ada di kantor Gubernur ini, yang dibuat berantakan oleh massa,"pinta Sekda
Diakui Sekda, para pendemo telah menjarah semua alat perkantoran seperti komputer, televisi, kursi, sejumlah brankas dirusak, bahkan sejumlah berkas berkas penting milik pemprov Papua juga dikabarkan hilang
"Semua ruangan di obrak abrik, barang barang yang ada didalam kantor diambil semua. Oleh karenanya saya telah meminta semua Asisten 1,2 dan 3 untuk mendata kerusakan barang atau bangunan termasuk barang barang yang dijarah semuanya sudah saya minta untik didata," ungkap Hery
Akibat kejadian ini, kata Hery, banyak pegawai yang belum berkantor pada hari ini
Di kesempatan itu, Hery mewakili Gubernur Papua menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang terjadi.
Dia meminta masyarakat jangan terprovokasi oleh siapapun yang sengaja ingin mengacaukan Papua "Jangan sampai ada kelompok tertentu yang punya kepentingan di tanah ini. Saya harapakan siapapun dia yang ada di tanah ini, kita harus menjaga kedamaian, harus bisa mengendalikan diri,"serunya
Disinggung soal kerugian yang dialami oleh warga akibat insiden ini, Sekda mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah kota Jayapura
"Gubernur telah memerintahkan untuk mendata semua kerusakan yang terjadi dalam peristiwa ini,"terangnya
Hery juga menegaskan telah berkoordinasi dengan Kepolisian agar tidak lagi memberikan ijin bagi kelompok atau siapapu yang ingin berdemo.
"Karena banyak yang menyusup seperti kejadian kemarin, yang kemudian menimbulkan chaos (kerusuhan),"katanya.
Sementara itu dari pantauan di lapangan, tampak sisa sisa sampah masih berserakan di hampir setiap ruangan, termasuk di sepanjang halaman kantor gubernur.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa kecam rasisme yang terjadi Kamis (29/8) lalu di Kota Jayapura berlangsung anarkis. Ribuan massa yang melakukan aksi jalan kaki dari kawasan Abepura menuju kantor Gubernur Dok II Jayapura bertindak anarkis dengan melalukan pelemparan, pembakaran dan penjarahan terhadap bangunan toko, sekolah, kantor pemerintahan dan swasta, rumah warga dan kendaraan yang berada di sepanjang jalan yang dilaluinya.Aset pemerintah yang dibakar diantaranya kantor MRP, kantor KPU, Telkom dan kantor Bea dan Cukai.
Sebanyak 3500 personil TNI Polri diturunkan untuk melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura.**
