JAKARTA- Rapat Terbatas (Ratas) Pemerintah Papua, Kemenpora dan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (26/8) akhirnya diputuskan PON XX tahun 2020 tetap dilaksanakan di Provinsi Papua.
Menpora RI, Imam Nahrawi menegaskan sesuai hasil Ratas bersama Presiden Jokowi diputuskan PON tetap dilaksanakan di Papua. Hanya saja ada penyederhanaan dan rasionalisasi jumlah cabang olahraga. Jika sebelumnya terdapat 47 cabang olahraga (cabor), dari hasil ratas diputuskan hanya 37 cabor disesuaikan dengan kesiapan klaster yang tadinya akan diadakan di 10 kabupaten kota kini diputuskan hanya tiga kabupaten kota yakni Kabupaten dan Kota Jayapura serta Kabupaten Mimika.
"Jumlah cabang olahraga tersebut harus sesuai dengan sport olimpik dan sesuai kondisi di Papua baik kondisi infrastruktur, venue maupun ketersediaan atlet-atlet di Papua,"ujar Nahrowi
Dia juga menyambut gembira bahwa setidaknya Papua sudah mengikutkan sebanyak 1300 atlet dalam pemusatan latihan nasional. "Tentunya ini merupakan kabar baik," ucapnya.
Selain itu, kata Nahrowi, pemerintah pusat akan terus memberikan pendampingan baik melalui asian games guna mendampingi PB PON dalam rangka penyelenggaraan 2020.
Mengenai POPNAS dan Peparpenas yang resmi dipindahkan dari Papua, Menpora menerangkan bahwa sesuai surat dari Gubernur Papua, maka sudah dipertimbangkan dan dipindahkan ke Jakarta. "Setidaknya venue-venue bekas Asian Games masih bisa digunakan," katanya.
Ia kembali menegaskan tentang PON XX, Mempora menyatakan bahwa Papua hanya fokus tuan rumah PON 2020.
Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan, untuk pengadaan peralatan PON yang sempat menjadi kendala, pemerintah Papua akan menganggarkan APBD induk 2020 sebesar Rp400 Miliar ditambah Rp191 Miliar dari APBN melalui Kemenpora
"Tadi saya minta diundur (pelaksanaan PON), namun setelah dipelajari dengan pengurangan cabor (dari 45 jadi 37) ternyata bisa. Nanti ada pertemuan lanjutan untuk bahas ini,"ungkap Gubernur
Untuk pengadaan peralatan pertandingan, Gubernur akui telah mempercayakan kepada Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Erik Tohir
"Tentunya untuk pengadaan peralatan pertandingan harus orang yang berpengalaman,"tukasnya.
Asisten Bidang Perekonomian Kesra Sekda Papua, Muhammad Musaad mengatakan pengurangan klaster PON yang tadi 10 kabupaten kota menjadi tiga kabupaten merupakan keputusan terbaik, mengingat ketersedian venue di tiga kabupaten kota cukup tersedia dibanding kabupaten lainnya.
Disinggung bagaimana dengan kabupaten yang sudah terlanjur membangun?
"Namanya kan sarana olahraga tidak hanya iven PON saja, tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk pembinaan atlit di berbagai daerah,"ucapnya
Adapun 7 titik venue yang batal menjadi tempat penyelenggaraan PON yakni kabupaten Merauke, Biak Numfor, Jayawijaya sedangkan kabupaten penyangga kabupaten Keerom, Supiori,Yapen,Tolikara.*
