JAYAPURA-Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Papua mengklaim terdapat paket Rp700 Miliar yang tidak dapat ditender akibat pemblokiran jaringan internet di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura sebagai ibukota provinsi Papua.
Hal ini diungkapkan, Plt Kepala BLPBJ Papua, Debora Salossa kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/8) pagi.
Terkait pemblokiran tersebut, BLPBJ Papua meminta seluruh penyedia dan pelaku usaha yang ingin mengikuti proses lelang di Provinsi Papua, agar dapat mengakses langsung ke LPSE Papua Kantor Gubernur Dok II Jayapura serta Dinas Kominfo Papua.
Debora menyarankan, Kementrian Kominfo RI segera memberlakukan pengecualian dalam membatasi internet di bumi cenderawasih, khusus pada media sosial (youtube, whatsapp, facebook dan lainnya) saja.
"Sementara aplikasi pelayanan publik wajib tetap diaktifkan, sehingga paket pekerjaan yang sementara ditender bisa segera dirampungkan dan langsung dikerjakan,"sarannya
Menurut Debora, kerugian terbesar dari gangguan internet saat ini adalah pelaksanaan pekerjaan proyek yang tidak bisa terlaksana tepat waktu.
"Contoh, kami kan harus tandatangan kontrak dan punya calon pemenang tender pada 27 Agustus 2019 besok. Sementara gangguan jaringan ini berpengaruh pada kualitas pekerjaan karena waktu yang terbuang. Apalagi jarak waktu pekerjaan kan sekarang 90 hari berdasarkan hari kerja bukan sesuai hari kalender”keluhnya.
Dia berharap ada kelonggaran dari pemerintah pusat. Sebab dengan gangguan jaringan ini berpotensi menghambat sejumlah proyek strategis yang mesti diselesaikan tahun ini, termasuk berbagai proyek mempersiapkan venue PON XX 2020
"Kami berharap LKPP dapat menerbitkan instruksi baru sehingga seluruh pekerjaan di LPSE Papua, tak dihitung berdasarkan lelang hari kerja. Melainkan berdasarkan hari kalender,"harapnya
Diketahui pada 2019 ini, BLPBJ Papua melakukan pelelangan senilai Rp2 triliun lebih dengan total 395 paket. Sementara, 270 paket senilai Rp1,2 triliun dilaporkan telah berhasil ditender.
Pemblokiran oleh Kominfo ini telah berlangsung selama sepekan, pasca demo besar besaran kecam rasisme di sejumlah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan demo di Manokwari dan Sorong berujung ricuh.
Kominfo beralasan pemblokiran jaringan internet ini untuk mencegah peredaran berita Hoax pasca dugaan rasisme dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.*
