JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani memimpin langsung Rapat Koordinasi PON XX dan Peparnas XVI tahun 2020 di kantor PMK, Jumat 23 Agustus 2019. Rakor ini dihadiri Menteri Bappenas, Menteri Kesehatan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Kepala Badan Ekonomi Kreatif dan pejabat setingkat eselon 1 dan 2 Kementerian/ Lembaga yang diamanatkan dalam Inpres No 10 Tahun 2017.
Menteri Puan menyampaikan bahwa harus ada koordinasi dan sinkronisasi penganggaran antara pusat dan daerah agar tidak saling tumpang tindih.
"Masih banyak pending issu yang perlu ditindaklanjuti agar PON dapat terlaksana dengan baik" kata Menko PMK sebagaimana siaran pers yang diterima wartaplus.com, Sabtu (24/8)
Menurut Puan, PON ini sangat penting bagi pemerintah, terutama berkaitan dengn kondisi Papua saat ini
"PON ini menjadi sangat penting untuk kita, kalo PON sukses maka beberapa permasalahan Papua dapat terselesaikan. Tapi jika PON ini gagal atau tidak memuaskan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan akan sangat berepengaruh terhadap kondisi di Papua" kata Puan
Plt Kadisorda Papua, Alexander Kapisa dalam Rakor tersebut melaporkan persiapan yang telah dilaksanakan sampai saat ini. "Pembangunan venue semuanya sedang berlangsung, baik yang dibiayai APBN maupun APBD. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemenpora berkaitan dengan peralatan dan sudah ada aloksi anggaran dari kemenpora khusus peralatan,"jelasnya
Diakhir pertemuan Menteri Puan memerintahkan kepada seluruh Kementerian untuk menyusun laporan kendala yang dihadapi serta usulan penyelesaian. laporan ini akan jadi bahan kepada Bapak Presiden untuk Rapat Terbatas senin besok, 26 Agustus 2019.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan untuk menunda pelaksanaan PON di Papua yang direncanakan dibuka pada 20 Oktober 2020 mendatang.
Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada pers, Kamis pekan lalu menegaskan, akan menemui Presiden Jokowi guna meminta petunjuk terkait jadi tidaknya pelaksanaan PON di bumi Cenderawasih.
Di kesempatan itu Gubernur bakal melaporkan hasil evaluasi persiapan PON seperti pembangunan infrastruktur PON dan fasilitas penunjang lainnya.
"Untuk PON saja kita masih butuh anggaran Rp4 triliun, kecuali negara mau turun tangan,"katanya.
Seperti diketahui, situasi keamanan di Papua saat ini tengah menjadi sorotan menyusul tindakan rasisme dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang sepekan lalu. Aksi ini menuai kecaman dan amarah masyarakat Papua. Ribuan orang berunjuk rasa serentak di sejumlah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019 lalu. Bahkan, aksi demo berujung ricuh dan pengrusakan fasilitas umum terjadi di Manokwari, Sorong, Fak fak dan Timika. Massa menuntut aparat penegak hukum segera menindak tegas pelaku tindakan intimidasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua.**
