SORONG-Pasca aksi demonstrasi massa selama 3 hari di Sorong, Papua Barat, telah dilakukan pertemuan dengan Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, Kapolda Papua Barat, Pangarmada III, Wali Kota Sorong, Bupati Sorong, Forkopimda dengan utusan kepala suku se Sorong Raya, Kamis (22/8).

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Forum Lintas Suku Asli Papua, Jerry Gemenop menuturkan bahwa mereka adalah front terdepan atas aksi dan reaksi yang terjadi di wilayah Sorong.

Adapun dari 9 point yang disuarakan, menurut Gemenop point ke 3 dan ke 4, harus secepatnya dilaksanakan, yaitu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk datang langsung ke Papua dan meminta maaf secara adat.

"Penyelesaian permasalahan ini harus diselesaikan secara adat, karena telah melukai masyarakat adat. Selain itu Presiden sesegera mungkin merekonstruksi semua asrama-asrama mahasiswa Papua di seluruh Indonesia dan menjamin keamanan mahasiwa Papua dimana saja. Kami meminta juga dengan tegas agar oknum pelaku penghinaan kepada rakyat Papua ditindak. Selain itu, kami meminta agar Otsus dapat dilanjutkan kembali dan pemekaran provinsi Papua Barat Daya segera teralisasi," terang Gemenop.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, berjanji akan menindak tegas pelaku yang melakukan penghinaan kepada mahasiswa Papua di Malang atau Surabaya.

Berbeda dengan Sekjen Forum Lintas Suku, Ketua LMA Malamoi Kota Sorong, Jhon Mainolo menilai permintaan Otsus diperpanjang dan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bukanlah kesepakatan ketua-ketua adat dan diluar tuntutan aspirasi mereka.

"Ini perlu Saya tekankan supaya masyarakat dibawah tidak bingung dan menyalahkan kita. Itu tadi pendapat pribadi, pemekaran Papua Barat Daya itu beda lagi pembahasannya," ujar Jhon.*