JAYAPURA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Papua) memperkirakan deflasi di bulan Agustus 2019 masih akan terus berlanjut mencapai -0,17 persen. Ini tidak sedalam deflasi yang terjadi pada Juli yang mencapai -0,43 persen
Dalam siaran persnya, Selasa (13/8), Kepala KPw BI Provinsi Papua, Naek Tigor Sinaga menyebutkan faktor yang berpotensi menyebabkan deflasi antara lain; perbaikan produksi pertanian dan perikanan sehingga pasokan terjaga, dan penurunan tarif angkutan udara pasca normalisasi permintaan masyarakat.
"Meski demikian harga daging diperkirakan meningkat sejalan dengan perayaan Idul Adha pada bulan Agustus 2019," kata Naek
Pada Bulan Juli 2019, tingkat inflasi Papua mengalami deflasi sebesar -0,43 persen (mtm) atau secara tahunan sebesar 2,54 persen (yoy)
Terjadinya deflasi di bulan Juli 2019 disebabkan oleh kelompok bahan makanan -0,33 persen, kelompk transpor - 0,08 persen, kelompok makanan -0,01 persen.Sementara kelompok lainnya memberikan sumbangan inflasi namun dalam tingkat yang stabil.
Untuk Kota Jayapura mengalami deflasi sebesar -0,41persen, sementara Kabupaten Merauke -0,49 persen
Prospek Inflasi
Menurut Naek, prospek inflasi papua 2019 diperkirakan masih terkendali dengan proyeksi berkisar 2,01 - 2m51 persen (yoy). Proyeksi inflasi ini dibuat dengan mempertimbangkan pergerakan inflasi hingga triwulan II 2019 yang terkendali dengan nilai 2,92 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan 2018 dengan nilai 4,09 persen (yoy)
"Namun potensi adanya gangguan cuaca patut diwaspadai karena berdampak langsung terhadap perekonomian Papua terutama pada sektor perikanan dan pertanian," ujarnya
Oleh karena itu, lanjut Naek, koordinasi antar bank Indonesia, pemerintah daerah, kementerian terkait dan pelaku usaha di Papua perlu ditingkatkan
"Kesiapan infrastruktur untuk pengendalian pasokan bahan makanan perlu ditingkatkan sebagai upaya antisipasi terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu di wilayah papua," tuturnya
Pengendalian Inflasi
Adapun upaya pengendalian inflasi 2019, yang telah dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan diantaranya memotong mata rantai dari produsen ke konsumen melalui kegiatan pasar tani , selain itu menghubungkan petani, peternak dan nelayan dengan pasar modern , toko tani Indonesia (program dinas ketahanan pangan) dan rumah pangan kita (program Bulog) untuk memasarkan produknya.
"Kami juga mengimbau masyarakat melalui media untuk melakukan konsumsi wajar dan tidak panik karena stok bahan pangan aman," imbaunya
Naek menambahkan, atas upaya pengendalian yang optimal oleh TPID Papua, pada rapat koordinasi nasional TPID di Jakarta, 2 juli 2019 lalu, TPID Papua memperoleh penghargaan sebagai nominasi TPID terbaik di wilayah Nusa tenggara, Maluku dan Papua
"Walau masuk nominator, namun ini menjadi penghargaan pertama yang diterima TPID provinsi Papua sehingga menjadi awal yang baik bagi pengendalian inflasi di Papua ke depannya," tandasnya.**
