JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua yang dinilai kurang optimal dalam mengelola pendapatan daerah. Hal ini terungkap saat Monitoring dan Evaluasi (monev) Optimalisasi Pendapatan Daerah yang merupakan bagian dari rencana aksi pemberantasan korupsi KPK, berlangsung di Sasana Karya, kantor Gubernur Papua, Rabu (24/7) siang.
Dalam kegiatan monev ini, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupga) KPK mendengarkan langsung progres (kemajuan) yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Papua terkait optimalisasi pendapatan daerah
Berdasarkan laporan yang dipaparkan Bapenda, ada sejumlah poin yang dikritik oleh KPK yakni terkait pajak kendaraan bermotor, terutama kendaraan milik pemerintah daerah Provinsi Papua yang ternyata banyak nunggak pajak, lalu persoalan retribusi dan masalah pajak air permukaan yang tidak memberikan progress signifikan. Dimana tidak ada inisiatif mencari potensi pajak air permukaan dan retribusi lainnya Padahal masih banyak potensi PAP lainnya yang bisa digali untuk mendatangkan PAD
Koordinator Wilayah VIII KPK RI, Adlinsyah Malik, mengatakan terkait Monev ini pihaknya sangat serius. Sebab berbicara soal pajak itu bagaimana mengintensifkan yang sudah ada dan mengekstensifkan yang baru ada
"Seharusnya pemerintah daerah ( Bapenda) yang tahu aturan, mereka harus berbuat sesuatu. Sebab berbeda dengan SKPD lainnya, karena mereka bekerja melakukan upah pungut pajak. Nah sekarang mereka pungut pajak gak?" Kata Adlinsyah yang menyoroti kinerja Unit Pelayanan Samsat di kabupaten kota yang dinilai jalan di tempat.
Menurutnya sebuah lembaga atau instansi memiliki tiga hal yakni aturan, orang, dan sistem yang dijalankan. Dan ketiganya tersebut harus berjalan secara profesional
"Kalau UPTnya kerja tidak becus, lebih baik diganti saja," tegasnya
Di kesempatan itu Adlinsyah yang didampingi Koordinator Tim Supervisi KPK wilayah Papua, Maruli Tua menekankan perlu adanya komunikasi yang baik antar Bapenda Provinsi dan perwakilan UPT di daerah guna memaksimalkan tugas dan fungsi UPT di daerah
Selain itu dia juga mengingatkan agar semua pembayaran pajak harus dilakukan secara online guna meminimalisir terjadinya korupsi.
"Tidak boleh lagi pungut pajak datang kerumah rumah dor to dor, semua pembayaran harus secara online,"tegas Adlinsyah
Kegiatan Monev juga dihadiri sejumlah perwakilan BUMD Papua seperti Bank Papua, PD Irian Bhakti sayangnya, sejumlah BUMD lainnya justru tidak hadir. KPK menyayangkan bahwa BUMD selain bank Papua semuanya telah mengalami kondisi pailit. Padahal penyertaan modal pemerintah provinsi Papua cukup besar. Oleh karenanya dia meminta pemerintah serius menangani masalah ini.
Sementara itu, Kepala Bapenda Papua, Gerson Jitmau mengaku sudah bekerja maksimal dalam mengelola pendapatan daerah
"Pajak daerah Papua sudah satu truliun, walau pegawai hanya 200 orang. Capaian kinerja kita terukur bahwa pendapatan sudah naik apalagi Freeport mau bayar PAP," akunya
Memang kendala yang dihadapi, aku Gerson, adalah masalah kondisi geografis di Papua yang menyulitkan petugas untuk melakukan penagihan pajak maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat
"Kalau pegawai cukup menyadari untuk bayar pajak, tapi untuk masyarakat itu tidak gampang. Yah kami berharap dengan adanya pendampingan KPK ini, kami bisa lebih meningkatkan lagi kinerja kami di masa mendatang,"harapnya
