JAYAPURA, - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua, Soedarmo mengusulkan pemisahan nomenklatur Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) yang selama ini digabung menjadi Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Papua

Menurut Soedarmo, pemisahan nomenklatur  ini guna mempercepat berbagai program yang telah dibuat baik program daerah maupun program nasional.

"Ini harus dipisah sebab ini hal yang tidak mungkin, bagaimana membentuk badan sosial sendiri termasuk dinas dukcapil sehingga setiap program bisa berjalan dan pegawai dapat bekerja maksimal," ujarnya saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Percepatan dan Penyelesaian Perekaman E-Ktp dan Bimtek Administrator Data Base (ADB) se-Provins Papua, diJayapura, Selasa (27/3).

"Selama ini jalan sih jalan, tetapi jalannnya kayak kura kura lambat, karena banyak pekerjaan termasuk yang ada didaerah  kalau masih ada nomeklaturnya nanti kita saramkan untuk dipisah," saran Soedarmo.

Soedarmo mengaku, hanya di Papua ada nomenklatur Dinas Sosial dan Dukcapil. "Saya tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Kita harus lihat bagaimana program nasional bisa berjalan, program dukcapil,  bagaimana melaksanakan tupoksinya  untuk bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian ktp elektronik, akte lahir dan kegiatan lainnya yang menyangkut admnistrasi kependudukan. Jadi sekali lagi ini dua hal yang harus dibedakan," tegas Soedarmo.

Untuk diketahui, perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi Papua ini baru diberlakukan selama kurang lebih dua tahun. Dimana perubahan ini mengacu pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diturunkan melalui  Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).[Riri]