SORONG -Bank Indonesia perwakilan Papua Barat dalam rilis tertulisnya menyatakan bahwa pada bulan Juni 2019, Provinsi Papua Barat mengalami inflasi sebesar 0,25 persen.
Laju Inflasi di Papua Barat pada periode ini disumbang oleh kenaikan harga kelompok
bahan makanan terutama kelompok ikan segar seperti ikan ekor kuning, ikan kembung, ikan cakalang atau sisik, tomat sayur, serta cabai rawit. Peningkatan inflasi pada ikan segar terutama masih dipengaruhi oleh faktor cuaca yang kurang bersahabat.
"Tingginya gelombang akibat arus angin selatan yang terjadi di wilayah perairan Papua Barat menyebabkan hasil tangkapan menjadi kurang optimal. Hal ini juga didorong oleh proses transisi normalisasi permintaan paska bulan Ramadhan 1440 H,"ujar Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, Donni Heatubun dalam rilisnya yang diterima Wartaplus.com, Kamis (4/7) pagi
Selain itu kata dia, adanya ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga menyebabkan masyarakat dan pedagang memaklumi adanya kenaikan harga selama lebaran. Meskipun demikian, inflasi pada periode ini menurun dibandingkan inflasi bulan Mei
2019.
Selanjutnya, inflasi sandang juga ikut mendorong inflasi secara bulanan dengan mencatat inflasi bulanan terbesar dari seluruh kelompok inflasi. Hal ini tidak terlepas dari momen lebaran sehingga masyarakat membelanjakan dananya untuk membeli baju baru sehingga ikut meningkatkan harga kelompok sandang.
Sementara itu, kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi andil
deflasi terdalam secara bulanan pada periode ini. Hal ini terutama disebabkan oleh
terjadi koreksi harga tarif angkutan udara.
Dengan demikian, sampai dengan bulan Juni 2019, inflasi Papua Barat tercatat 1,19 persen dan secara tahunan inflasi Papua
Barat tercatat sebesar 2,75 persen, lebih rendah daripada rata-rata inflasi tahunan dalam tiga tahun terakhir.
"Dengan bercermin pada siklus inflasi tahunan Papua Barat, diperkirakan bulan Juli
2019 masih terjadi inflasi dengan peningkatan yang terbatas. Selain tekanan dari kelompok bahan makanan dan tarif angkutan udara, tekanan inflasi pada periode tersebut diperkirakan terjadi akibat biaya pendidikan, "tandasnya.
Mulai masuknya tahun ajaran
baru menyebabkan kebutuhan biaya pendidikan akan mengalami peningkatan.
Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi
akan terus dilakukan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota melalui naungan TPID.
Dikatakan, koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan
distribusi komoditas-komoditas strategis yang dapat menyumbang inflasi terutama
menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Kebijakan pengendalian
inflasi yang ditempuh melalui 4K yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi,
komunikasi efektif dan ketersediaan pasokan, akan terus dilakukan dan dioptimalkan melalui sinergi Bank Indonesia Prov Papua Barat dengan dinas terkait.*
