Pjs Gubernur Papua,Soedarmo memberikan arahan pada acara Rapat Kerja Percepatan dan Penyelesaian Perekaman E-Ktp se-Provins Papua, diJayapura, Selasa (27/3)/Riri
JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua mengajak para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di setiap Kabupaten Kota untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan perekaman KTP elektronik kepada masyarakat.
Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua, Soedarmo menyatakan saat ini perekaman e-KTP di Papua baru mencapai 36 persen atau sekira 1,1 juta penduduk dari total penduduk Papua yang mencapai lebih dari 3 juta penduduk.
"Karena ada hal-hal yang menyangkut kearifan lokal, saya berharap bupati/walikota dapat memberdayakan para tokoh agama dan adat di
wilayah masing-masing untuk mensosialisasikan perekaman e-ktp ini kepada masyarakat," harap Soedarmo dalam arahannya pada acara Rapat Kerja Percepatan dan Penyelesaian Perekaman E-Ktp dan Bimtek Administrator Data Base (ADB) se-Provins Papua, diJayapura, Selasa (27/3). Raker ini diikuti oleh para Bupati Walikota dan Dinas Dukcapil dari 29 Kabupaten/Kota
wilayah masing-masing untuk mensosialisasikan perekaman e-ktp ini kepada masyarakat," harap Soedarmo dalam arahannya pada acara Rapat Kerja Percepatan dan Penyelesaian Perekaman E-Ktp dan Bimtek Administrator Data Base (ADB) se-Provins Papua, diJayapura, Selasa (27/3). Raker ini diikuti oleh para Bupati Walikota dan Dinas Dukcapil dari 29 Kabupaten/Kota
Masyarakat tolak
Untuk diketahui masyarakat di sejumlah Kabupaten di Papua sampai saat ini masih menolak perekaman ktp elektronik dengan sejumlah alasan diantaranya karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama kristen, hal ini setelah adanya angka 666 di ktp yang diyakini sebagai anti kristus, serta karena adanya pemahaman jika memiliki ktp elektronik maka ruang gerak setiap warga akan terbatas, karena akan selalu dipantau oleh pemerintah.
Data Dinas Sosial dan Dukcapil Papua menyebutkan Kabupaten Deyai, Lanny Jaya, Dogiyai berada di tingkat paling bawah perekaman Ktp elektronik
Peralatan Mobile
Sementara itu, guna mendukung cakupan perekaman e-Ktp, Soedarmo meminta kepada
bupati/walikota agar dapat menyiapkan peralatan yang sifatnya mobile
"Jadi tidak harus masyarakat ke kantor distrik tetapi petugas dukcapil bisa ke wilayah atau tempat distrik yang memang jauh dari kota,” ujarnya.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, cakupan perekaman ktp elektronik se Indonesia telah mencapai 97 persen. Urutan pertama yang terbanyak melakukan perekaman KTP elektronik adalah Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan Provinsi Papua menduduki terbawah dengan presentase 36 persen.[Riri]
