MANOKWARI- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep wamafma menyarankan kepada Gubernur Papua Barat agar dibentuk Biro Hukum khusus di Papua Barat sehingga mempercepat setiap produk hukum yang diusulkan.

Hal itu disampaikan Wamafma di sela-sela menghadiri undangan Musrenbang Otsus Papua Barat, Selasa (28/5), agar meringankan beban kerja dari Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, sebab setiap produk hukum yang bersifat khusus sangat terlambat diproses.

Di kesempatan itu, Wamafma juga menyarankan kepada pemerintah daerah agar tidak hanya melihat Perguruan Tinggi Negeri dan tetapi juga memperhatikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Padahal secara kasat mata, jelas Wamafma bahwa anak-anak asli Papua yang secara ekonomi sangat lemah yang banyak memilih studi di perguruan swasta. Untuk itu hal ini menjadi perhatian oleh pemerintah daerah agar kesenjangan dalam pendidikan dilihat secara merata.

Menjawab hal itu, Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan bahwa sebelum menjadi Gubernur program pendidikan untuk perguruan tinggi swasta dan negeri di Manokwari dilihat secara merata.

Namun ke depannya Gubernur berharap semua perguruan tinggi di Papua Barat bisa dilihat secara merata, namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Apalagi dana otsus sudah jelas untuk pendidikan dan kesehatan. *