JAYAPURA – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengajak seluruh Bupati dan Walikota berkomitmen dan konsisten dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di wilayahnya masing masing.
Hal ini, menurut Wagub, sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah. Sebab tentunya pencegahan lebih baik daripada terjadi penindakan oleh KPK
"Pemerintah Provinsi Papua sejak awal sangat merespon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi," ujarnya saat membuka kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Jayapura, Selasa (21/5).
Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, para Bupati Walikota serta Sekda dari 29 kabupaten kota se-Papua
Menurutnya, melalui kegiatan Rencana Aksi ini dapat dilihat dari sejumlah langkah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi papua, antara lain meluncurkan kebijakan e-government Papua dengan dibangunnya sistem sistem e-planning, e-budgeting, e-samsat, e-perizinan dan e-TPP.
Dimana tujuannya disamping dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan daerah, tetapi yang tidak kalah pentingnya bakal berdampak pada semakin membaiknya tata kelola pemerintahan.
“Bahkan saat ini Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan Papua sebagai satu dari tujuh provinsi di Indonesia, sebagai pelaksanaan Pilot Project Integrasi Aplikasi e-Planning dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara nasional,” akunya.
Sehingga dengan telah diterapkan e-Government Papua atas arahan dari KPK saat ini, pemerintah Provinsi Papua telah merasakan manfaat langsung, dimana semua tidak terlepas dari dukungan tim KPK, melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Makanya saya ajak pemerintah kabupaten dan kota di Papua harus memiliki komitmen yang sama dalam mengawal dan melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi,” ajak Wagub Klemen
Sebab, lanjut dia, program aplikasi elektronik yang digunakan oleh pemerintah provinsi saat ini, dirancang untuk membangun suatu sistem. Sehingga ketika sistem itu telah terbangun dengan baik, maka siapapun yang melaksanakannya, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahannya yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam menuju pemerintahan yang baik,” tandasnya.
