JAYAPURA - Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis meminta Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua yang baru, Paula Henry Simatupang agar dalam kepemimpinannya fokus pada kabupaten yang menjadi langganan 'Disclaimer' tiap tahunnya. Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) merupakan opini terburuk atas hasil audit laporan keuangan oleh BPK terhadap lembaga pemerintahan.
Harry menyebut dari 30 entitas laporan keuangan yang diperiksa BPK di Papua setidaknya ada 9 daerah (1 Provinsi, 1 Kota dan 7 kabupaten) yang mendapat penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian), 11 kabupaten masih penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 10 kabupaten yang masih Disclaimer.
"Saya minta kepada kepala perwakilan (BPK) yang baru, tolong beri perhatian yang lebih kepada pemerintah daerah yang masih disclaimer atau WDP. Saya sudah perintahkan ini ke pewakilan yang baru agar lebih proaktif mendekati pemerintah dibawa pemeriksaan mereka," kata Harry kepada pers usai menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua dari pejabat lama, Adi Sudibyo kepada pejabat baru, Paula Henry Simatupang.
Acara sertijab berlangsung di Gedung Negara Dok V Jayapura, Jumat (3/5) siang, dihadiri Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal yang didampingi Sekda, Hery Dosinaen, Ketua DPRP, Yunus Wonda, dan Bupati Walikota juga Sekda dari sejumlah kabupaten kota.
Menurut Harry, BPK akan selalu siap jika ada konsultasi dan lain sebagainya dari pemerintah kabupaten.Meski pada dasarnya tugas BPK hanya sebatas pemeriksaan laporan keuangan.
"Namun kami ingin daerah bisa jauh lebih maju lagi. Oleh karenannya kami siap memberikan bantuan tekhnis dan konsultasi," tukasnya
Dia menyayangkan bahwa ada kabupaten di Papua yang bahkan sudah 12 tahun Disclaimer.
"Mungkin BPK harus lebih giat lagi memperbaiki, atau mungkin rakyatnya ke depan harus memilih kepala daerah yang punya perhatian dan komitmen yang kuat untuk pengelolaan keuangan. Karena dengan pengelolaan yang baik satu satunya cara meningkatkan kesejahteraan rakyat papua," ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah kabupaten yang berstatus kabupaten pemekaran di wilayah pegunungan Papua memang menjadi langganan opini Disclaimer dari BPK. Opini ini bahkan secara berturut turut setiap tahun sejak kabupaten tersebut berdiri.
Sementara itu Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal berharap pemerintah kabupaten kota dapat terus melanjutkan kerjasama dengan dengan BPK. Dimana selama ini BPK telah melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah di Papua baik Provinsi hingga kabupaten kota.
"Semua berjalan baik, terbuka, akuntabel sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita Provinsi hingga kabupaten kota dapat dipertanggung jawabkan ke masyarakat. Sebab APBD ini kan uang rakyat," katanya.
