JAYAPURA — Sejak 2015 lalu, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan mulai memberikan penilaian kinerja pelayanan kesehatan untuk 29 kabupaten kota melalui pemberian rapor kesehatan yang dibagi dalam tiga kategori penilaian yakni merah, kuning dan hijau
Terkait dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua untuk tidak melihat pemberian rapor ( penilaian) tersebut sebagai hal seremonial belaka melainkan bentuk evaluasi, teguran dan motivasi untuk bekerja lebih giat meningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua.
“Sejak 2015 kita mulai memberikan Rapor Kesehatan ini. Hanya satu kabupaten yang selalu bertahan dan terbaik yakni Kabupaten Jayapura, selalu hijau dan terbaik di wilayah pesisir. Sedangkan ada yang dulu hijau sekarang turun kuning, yang kuning ada yang merah. Mohon diperbaiki ya dan kita kerja lebih serius,” tegas Aloysius saat membacakan rangking Rapor Kinerja Pelayanan Kesehatan 2018 di acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Papua, di Jayapura, Selasa (30/4) Aston Hotel Jayapura.
Ia menjelaskan, ada beberapa indikator penilaian untuk menentukan rapor kinerja pelayanan kesehatan di setiap kabupaten/kota. Pertama-tama ialah ketersediaan data dan laporan pelayanan kesehatan.
“Seperti tahun lalu, kami memang tidak menyediakan hadiah atau reward kepada para juara tetapi kami terus memotivasi kinerja dinas kesehatan di kabupaten/kota supaya terus menggenjot kualitas pelayanan kesehatannya,” bebernya
Untuk rangking Rapor Kinerja Pelayanan Kesehatan 2018 terbaik wilayah Pesisir Papua dipimpin Kabupaten Jayapura disusul Boven Digoel, Keerom, Kota Jayapura dan Mappi. Sementara untuk wilayah Pegunungan Tengah Papua (Lapago dan Meepago), Mamberamo Tengah menempati urutan pertama disusul Jayawijaya, Yalimo, Intan Jaya dan Puncak.
Apresiasi
Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Setda Papua, Elysa Auri, SE.MMmengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan Papua dan seluruah kabupaten/kota dalam mendukung program Gubernur Papua untuk menyelamatkan Orang Asli Papua dan sakit dan kematian.
“Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Papua grafik mengalami kenaikan, harapan Pemprov Papua dari hasil yang dicapai dapat memberikan tingkat pelayanan kesehatan kabupaten/kota terutama masyarakat yang memerlukan pelayanan,” kata Auri.
Menurutnya, Pemprov Papua telah mengalokasikan anggaran 80 persen dana Otsus untuk kabupaten/kota, diantaranya dialokasikan untuk sektor kesehatan di kabupaten/kota, hal tersebut berhasil meningkatkan IPM Papua.
“Pada tahun 2017 peningkatan kualitas IPM Papua mengalami kenaikan dari 58,6 dari 2017-2018 mengalami kenaikan 1,64 persen. Artinya ada peningkatan, mudah-mudahan dengan adanya Rakerkesda terus mengalami peningkatan sehingga dapat memberikan dampak positif pengembangan IPM dan SDM Papua,” katanya.
Rakerkesda yang berlangsung sejak Minggu-Selasa (28-30/04/2019) dihadiri oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, dr. Kirana Pritasari, MQIH dan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan drg. Usman Sumantri, MSc.
