JAYAPURA - Dalam melaksanakan proses pengawasan Pemilu (pileg dan pilpres )2019 di Papua, yang akan digelar 17 April 2019 mendatang, Bawaslu merasa perlu perlu penguatan dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan semangat Bawaslu yakni 'Kerja Kerja Pencegahan'. Merujuk pada itulah Bawaslu RI bersama dengan Bawaslu Papua menggelar acara Konsolidasi Stake Holder Penguatan Masyarakat Dalam Rangka Pengawasan Pemilu 2019 di Provinsi Papua, berlangsung di Jayapura, Kamis (11/4).
Konsolidasi ini melibatkan sejumlah stake holder diantaranya para tokoh masyarakat, agama, pemuda dan mahasiswa serta perwakilan instansi terkait.
Komisioner Bawaslu Papua, Ronal Manoach kepada pers di sela sela acara mengatakan, semangat untuk pencegahan harus dilakukan semaksimal mungkin. Sebab keberhasilan pencegahan (pemilu) bukan pada penindakan, tetapi jika berhasil dalam melakukan pencegahan pelanggaran tentunya akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi para penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu
"Kegiatan ini kita mengundang tokoh agama, masyarakat, semua elemen kita undang untuk kemudian berdiskusi, saling bertukar informasi terkait dengan kondisi proses pemilu. Disini kita akan dapat masukan, membahas kasus kasus pemilu sebelumnya, lalu kemudian dijadikan bahan diskusi, sebagai tindak lanjut pencegahan tersebut,"ungkap Ronal
Disinggung soal peran stake holder dalam melakukan pencegahan pemilu? Ronal menuturkan, stake holder merupakan bagian penting dari pengawasan partisipatif pemilu.
"Jadi mereka ini yang nantinya bersama bawaslu turun ke masing masing daerahnya, mensosialisasikan apa yang didapat seperti misalnya bawaslu tidak bisa sendiri mencegah terjadinya money politik, intimidasi kekerasan. Sebab itu kewenangan tokoh tokoh (stake holder) menjamin proses di TPS (tempat pemungutan suara). Pengawasan bisa maksimal bukan hanya satu pengawas, makanya kita ajak semua partisipan masyarakat baik sebagai pemilih, caleg, petugas kpps, pengurus parpol untuk sama sama dewasa dalam proses yakni taat pada aturan," jelas Ronal yang merupakan mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura.
"Kami sedang menggalakkan pemilu di papua yang taat aturan. Kita ingin Pemilu di Papua berjalan aman damai. Demi menuju kesana, kita semua harus taat pada aturan, bawaslu, KPU semuanya harus taat aturan," tegasnya.
Ronal menambahkan, untuk kerawanan pemilu di Papua masih di seputaran money politik (politik uang), surat C 6 atau surat pemberitahuan, lalu terkait integritas baik tingkat bawah yakni KPPS, TPS hingga di PPD dan KPU, intmidasi kekerasan serta hal non tekhnis lainnya semisal keamanan. Namun terkait hal ini aparat keamanan telah menjaminnya.
