JAYAPURA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Papua mencatat dari 29 kabupaten/kota setidaknya baru 10 kabupaten/ kota yang menerapkan Cash Management System (CSM). Dari 10 daerah tingkat dua tersebut diantaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Asmat, Paniai termasuk Pemerintah Provinsi Papua.
Masih minimnya penerapan CMS oleh Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) di tingkat kabupaten, menurut Kepala Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) di Papua, Joko Supratikto dikarenakan sejumlah kendala yaitu adanya kebijakan/regulasi pemda, keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi SDM (Sumber Saya Manusia) dan tentunya kondisi geografis masing masing kabupaten
“Kalau (kendala) yang lain saya rasa kita perlu duduk bersama dan menjelaskan, sedangkan untuk kendala infrastruktur, teknologi yag belum di beberapa daerah khusunya di daerah pengunungan,saya rasa tidak sampai demikian besar, karena ada beberapa kabupaten yang telah mengangarkannya. Kecuali daerah yang tidak memiliki jaringan, harus pergi ketempat yang memiliki jaringan itu yang susah,” ungkap Joko saat ditemui pers di sela kegiatan Seminar dan Workshop Pemetaan Potensi dan Penyusunan Roadmap Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemda Papua, yang bertempat Aula BI, Kota Jayapura, Kamis (14/3).
“Kita ditargetkan untuk Papua, tahun ini harus sudah melakukan transaksi non tunai di seluruh kabupaten kota, dengan mengunakan CMS. Untuk beberapa daerah yang belum CMS, kita akan dorong lagi dan memang perlu pertemuan secara khusus antara bank Papua dan daereah setempat, yang nantinya akan difasilitasi oleh kami,” ungkap Joko
Hal ini, kata dia, dalam rangka menindak lanjuti instruksi Presiden tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017, serta Surat Edaran Mendagri tentang implementasi transkasi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten kota.
Joko berharap kabupaten yang sudah menerapkan CMS agar dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya yang belum melakukan transaksi non tunai.
Sementara itu disinggung terkait kerjasama dengan pihak BRI, mengingat BRI memiliki satelit (untuk jaringan internet) yang tepat berada di Papua, kata Joko, hal tersebut mungkin bisa di upayakan, akan tetapi perlu dilihat lagi, jika Bank tersebut tidak mampu barulah dicoba, tapi jika masih bisa menopang akan diusahakan.
Di tempat yang sama Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal meminta seluruh Bupati dan Walikota harus menjadi motor untuk menggerakan pegawai nya, memberikan pencerahan juga mengarahkan badan keuangan daerahnya, termasuk Bank Papua (bank milik pemerintah daerah) agar menjalankan program non tunai/CSM
" Program non tunai ini sangat membantu seluruh masyarakat agar terhindar dari korupsi,dan lain sebagainya, " ujarnya
"Oleh karena itu kami Pemprov Papua selalu mendorong agar seluruh kabupaten membudidayakan non tunai, walaupun seperti kita ketahui bersama bahwa ada beberapa kabupaten di wilayah pegunungan yang memang belum bisa menerapkan sistem non tunai.
Tapi tidak sampai disitu saja, kita bersama harus mencari jalan keluar sehingga kabupaten yang belum bisa di jangkau, harus cepat kita dorong maka saya berharap kepala daerah di masing-masing wilayah harus ikut berperan," sambungnya.
