JAYAPURA - Sempat menghilang saat terjadi pembantaian belasan pekerja jalan Trans Papua oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di daerahnya pada awal Desember 2018 lalu, dua pekan kemudian Bupati Kabupaten Yarius Gwijangge akhirnya muncul ke publik dan memberikaan pernyataan terkait situasi kondisi keamanan yang terjadi di wilayahnya. Kemunculan Bupati Nduga dua periode ini juga, setelah Gubernur Papua, dan Kapolda Papua mengkritik keras di media terkait sikap 'menghilangnya' tersebut.
Selama Hampir tiga bulan paska tragedi pembantaian, KKSB terus saja menebar teror penembakan. Terakhir sepekan lalu, tiga prajuri TNI gugur dalam kontak tembak dengan kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi.
Saat situasi daerahnya yang belum sepenuhnya kondusif, Bupati Nduga justru tak pernah ada dalam pemberitaan media. Padahal selaku Kepala Daerah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keamanan, ketertiban sekaligus kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, tentu publik juga ingin mengetahui apa yang sudah dilakukan olehnya selaku Bupati dalam menangani konflik sosial yang terjadi di daerahnya.
Hal ini pula yang kemudian menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Wakil Gubernur, Klemen Tinal
Ditemui awak pers saat menghadiri sebuah acara di Jayapura, Kamis (14/3), Klemen Tinal menyesalkan sikap Bupati Nduga yang seolah malas tau terkait konflik yang terjadi di wilayahnya. Termasuk masalah ribuan warga Nduga yang dikabarkan telah mengungsi ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
“Sampai saat ini kita belum bertemu ataupun berkomunikasi dengan bupati, komunikasi tidak hanya melalui telepon tetapi koordinasi untuk mencari solusi, karena hari ini masyarakat Nduga butuh solusi bukan telepon,” tegas Klemen Tinal.
Untuk menangani masalah tersebut (ribuan pengungsi), Klemen Tinal mengungkapkan, Bupati selaku kepala daerah harus segera mengambil langkah kongkrit untuk penyelesaiannya
“Kita harus segera mengambil langkah-langkah, kalau bupati merasa tidak bisa menangani sendiri. bupati harus segera melakukan koordinasi dengan gubernur supaya kita tahu situasinya seperti apa,” jelasnya.
Dengan demikian, Pemprov dan Pemkab Nduga dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut agar situasi ini segera tuntas.
“Solusinya seperti apa, bagaimana kita pindahkan masyarakat yang mengungsi, bagaimana pasca masyarakat pergi, artinya harus ada pemulihan secara psikologis terutam kesehatan dan makanan,” jelasnya lagi.
Warga Trauma
Wakil Gubernur Papua dua periode ini mengaku adanya rasa ketakutan dan trauma yang mendalam dari warga Nduga paska pembantaian merupakan hal yang wajar. Namun demikian, bupati sebagai penanggung jawab tertinggi masalah keamanan harus mengambil langkah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak takut dan trauma
“Jadi masyarakat posisinya begitu, jangan selalu masyarakat yang disalahkan, bukan hanya bupati tetapi bupati bisa datang kepada kami, jika kita tidak sanggup bisa ke Presiden Jokowi minta bantuan,” ungkapnya.
Lanjut kata Klemen, negara punya perangkat yang selalu siap memberikan bantuan bukan hanya TNI-Polri sebab ada PMI atau Rumah sakit yang bisa memberikan bantuan.
“TNI bertugas melakukan pengamanan, tugas kita pemerintah untuk memulihkan, membangun, mengayomi dan mendampingi masyarakat tidak boleh tercecer kemana-mana,” tandasnya.
Untuk diketahui, kabarnya lebih dari 2000 warga Nduga telah mengungsi ke Wamena karena trauma. Saat ini para pengungsi sangat membutuhkan bantuan kebutuhan pokok untuk menyambug hidup.
