MANOKWARI- Pimpinan dan anggota MRP Provinsi Papua Barat akan terlibat langsung dalam pemantauan tes CPNS, juga termasuk tes calon TNI dan Polri di Papua Barat.

Demikian disampaikan Ketua MRP PB Maxsi Nelson Ahoren saat melaksanakan rapat internal pimpinan dan anggota MRP Papua Barat, Rabu (13/3/2019) di salah satu hotel di Manokwari, Papua Barat.

Jelas Ahoren bahwa pemantauan tes CPNS akan di tingkat kabupaten, kota se-Papua Barat. Untuk itu, MRP akan membentuk tim pemantau langsung tes CPNS.

Kata dia, MRP juga akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada para bupati, walikota dan gubernur untuk tes CPNS ini sesuai jata kuota adalah 80 persen untuk orang asli Papua dan 20 persen untuk non Papua yang lahir dan besar di Papua Barat.

"Jadi, ada bupati yang sampaikan kuota CPNS OAP 80 persen secara resmi ke media, tetapi ada bupati yang tidak umumkan ke media, maka hal ini menjadi keraguan MRP untuk harus mengawal proses tes CPNS ini," ungkap Ahoren.

Secara khusus tes Kepolisian dan TNI di Papua Barat, maka MRP juga akan bentuk tim dengan melibatkan setiap pokja MRP agar mengawal proses tes, terutama MRP minta agar anak-anak asli Papua diprioritaskan melalui tes tersebut agar memenuhi amanah UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Dimana pemberdayaan putra/putri Papua untuk diberdayakan dari sisi SDM, dan berhak mendapat pekerjaan layak. *