JAYAPURA, - Seratusan tenaga honorer di lingkup pemerintahan Provinsi Papua dan Kota Jayapura kembali berunjuk rasa mempertanyakan nasib mereka menyusul bakal dibukanya penerimaan CPNS Formasi 2018 di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat.
Para tenaga honorer berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua, Selasa (12/3) siang, sambil membawa spanduk dan poster diantaranya bertuliskan "Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan, Tapi...Mana Keadilan Bagi Kami". Ada juga " Honorer Provinsi Papua dan 28 Kabupaten/ 1 Kota Menolak Dengan Tegas P3K ! ".
Perwakilan Pengunjuk Rasa, Edison Worobay menegaskan, para tenaga honorer yang telah mengabdi di pemerintahan Papua selama bertahun tahun menolak dengan tegas perekrutan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Mereka berkomitmen kedatangannya hari ini adalah untuk bertemu langsung Gubernur Papua, Lukas Enembe dan menagih janji agar diberikan formasi khusus sebagaimana janji Presiden Jokowi dalam pertemuan bersama para perwakilan tenaga honorer di Istana Bogor, Oktober 2018 lalu.
"Kami meminta kepada bapa kami Lukas Enembe selaku pimpinan di Papua agar formasi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo bagi kami waktu kami datang bersama Gubernur Papua pada Jumat, 05 Oktober 2018 di Istana Bogor harus dilaksanakan," serunya
" Waktu kami bertemu dengan Presiden RI juga didampingi oleh Gubernur Papua dan 28 Bupati serta Wakil Walikota Jayapura, Ketua MRP juga Ketua DPRP dan dalam pertemuan tersebut sudah disepakati bersama bahwa honorer K2 akan diakomodir dalam peraturan khusus untuk diangkat menjadi ASN ( Aparatur Sipil Negara ) tanpa mengikuti test apapun, " sambungnya.
Namun sangat disayangkan, sebab hingga kini kenyataan yang dihadapi justru berbeda kesepakatan di Istana Bogor.
"Malah kami mau di akomodir dalam P3K ( Penerimaan Pegawai Kontrak ) dan ini kami tidak setuju karena kami tahu Presiden RI sudah menyetujui dan menerima aspirasi kami honorer K2 untuk mendapat kekususan, " keluhnya
Ia juga menambahkan bahwa mereka akan tetap bertahan di depan kantor Gubernur Papua hingga mendapat kejelasan dan bertemu Gubernur Papua.
Sebelumnya, Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengklaim bakal mengakomodir 78 tenaga honorer K2 yang belum mendapat kepastian pengangkatan sebagai aparatur sipil negara (ASN), pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dia mengungkapkan, pihaknya telah berupaya dengan mengkoordinasikan masalah K2 honorer ini ke Kemenpan RB agar diprioritaskan dalam penerimaan CPNS 2018 lalu. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil.
“Tahun lalu pun kita sudah berjuang agar tenaga honerer termasuk K2 provinsi yang berjumlah 78 ditambah kabupaten dan kota
sekitar 6000-an, agar diprioritaskan. Tetapi dari kementerian tidak memberikan ruang itu,” ungkap Sekda Hery di Jayapura, Selasa (5/3).
“Makanya, solusi kita adalah untuk honerer yang sudah bekerja diatas 10 tahun itu kita akan akomodir dalam penerimaan P3K. Tapi kita sesuaikan dengan kebijakan atau kemampuan daerah,” jelasnya.
Sementara tenaga honorer yang umurnya masih dibawah 35 tahun, dianjurkan untuk mengikuti perekrutan CPNS umum formasi 2018. Kendati demikian, karena penerimaannya secara umum, maka tak ada jaminan bagi tenaga honorer untuk diluluskan.
“Intinya kalau tenaga honorer ikut perekrutan CPNS formasi umum maka mesti ikut seleksi sesuai aturan yang berlaku. Sebab tentu nantinya yang lulus adalah mereka yang berkasnya sesuai aturan dan memiliki peringkat terbaik,” terang Hery.
“Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk penerimaan CPNS 2018 yang digelar tahun ini, yang direkrut 80 persen orang Papua dan 20 persen non Papua,” lanjutnya.
