JAYAPURA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akhirnya mengakomodir tuntutan pemerintah dan masyarakat Papua terkait penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang sebelumnya meminta agar putra puteri Orang Asli Papua (OAP) diprioritaskan.
Rektor IPDN Pusat, Murtir Jeddawi menegaskan, penerimaan IPDN formasi tahun ini akan lebih memprioritaskan putra/i asli papua dengan presentase 80 persen OAP dan 20 persen non OAP
Menurutnya, animo anak-anak Papua dan Papua Barat untuk masuk dalam IPDN sangat tinggi sekali.
“Untuk itu kami turun ke Papua untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak Papua agar supaya yang punya keinginan menjadi praja IPDN memahami betul apa yang perlu dipersiapkan sehingga mereka bisa berkompetisi dan dapat lulus sebanyak-banyaknya,” tegas Murtir usai rapat bersama para pemerintah Provinsi dan 29 kabupaten kota di sasana karya kantor gubernur, Senin (11/3).
Kuota Belum Ada
Meski telah menyebut presentase penerimaan, namun terkait kuota atau jumlah yang akan diterima, Murtir belum bisa menjawab.
"Kuota untuk Papua sementara diusulkan ke Menpan RB. Namun sesuai usulan Gubernur Papua bahwa kuota yang nantinya akan ditetapkan Menpan RB 80 persen untuk OAP dan 20 non OAP. Setiap tahun kuota untuk Papua mengalami peningkatan, tahun lalu yang lulus 153 orang,” akunya
Lalu disinggung soal standar persyaratan dan nilai, kata Murtir, tidak ada perbedaan dengan daerah lain di Indonesia, namun perlu dilakukan pembekalan agar kuota untuk Papua bisa tercapai.
“Makanya kami datang agar masing-masing kabupaten/kota dapat mengawal anak-anak tes, harus sehat dan bersih. Jadi jangan biarkan anak-anak daftar sendiri tugasnya pemerintah untuk mendaftar dan mengawal,” katanya
Ia mengimbau kepada masyarakat bahwa pada penerimaan IPDN yang dijadwalkan pada April mendatang tidak ada pungutan biaya, tidak ada cukong ataupun lewat samping.
Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri meminta kepada kabupaten/kota agar mengawal dan memberikan pelatihan kepada anak-anak Papua agar kuota 80 persen dapat terpenuhi.
“Ini menjadi tugas kita bersama-sama, jangan sampai kuota 80 persen yang diberikan tidak bisa dipenuhi karena itu langsung hangus, tidak bisa diminta lagi. Makanya kalau boleh, jangan hanya 80 persen, kita siapkan lebih dari 80 persen,” katanya mengingatkanm.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pada penerimaan tahun ini Provinsi Papua tidak meminta afirmasi. Sebab afirmasi justru menjadi satu kesenjangan bagi anak-anak Papua yang ingin ikut seleksi praja IPDN.
