TIMIKA- Manajemen PT Freeport Indonesia, membuka diri untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Puncak, terkait pembelian sayur mayur segar tanpa pupuk yang ditanam oleh masyarakat Kabupaten Puncak.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan perdana antara Pemkab Puncak dan manajemen PT Freeport Indonesia, yang berlangsung di Hotel Rimba Timika, Jumat (8/3) lalu.  Pihak Pemkab Puncak dipimpin langsung oleh Bupati Puncak Willem Wandik, didampingi oleh  Asisten II Setda Kabupaten Puncak Darwin Tobing dan beberapa SKPD, serta pimpinan BUMD PT Puncak Papua Mandiri.

Sementara dari manajemen PT Freeport Indonesia, dihadiri oleh Executive Vice President (EVP) Human Resources & Security PTFI, Achmad Didi Ardianto, Senior Vice Presiden (SVP) Social Responsibility & Community Development PTFI, Claus Oscar Wamafma, VP Community Development, Nathan Kum, VP Industrial Relation PTFI, Demi Magai, VP Senior Advisor Papuan Development PTFI, Silas Natkime, Head Papuan Task Force, Octo Magay.

Dalam pertemuan kedua belah pihak memiliki tekad dan keinginan yang sama, dimana perusahan tambang rakasana tersebut siap saja menampung sayur mayur dari masyarakat Puncak. Begitu juga Pemkab Puncak, siap menfasilitasi penyaluran sayur mayur dari masyarakat ke PT Freeport, meski ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyaluran sayur tersebut.

Bupati Puncak Willem Wandik menjelaskan tujuan utama dalam pertemuan dengan menejemen PTFI, untuk bekerja sama di bidang pertanian dan perkebunan, karena potensi utama di Kabupaten Puncak adalah pertanian dan perkebunan, terutama sayur mayur segar tanpa pupuk yang merupakan hasil pertanian lokal, termasuk perkebunan Kopi.

Yang menjadi persoalan selama ini adalah pemasaran, sehingga pertemuan perdana dengan PTFI ini, dalam rangka menjalin kerja sama untuk menggali potensi pertanian dan perkebunan masyarakat di Kabupaten Puncak.

“Puji Tuhan, pertemuan saat ini cukup baik, kita akan bekerja sama. Untuk syarat-syarat dari PT Freeport, soal kualitas sayur, kontinuitas, serta syarat lainnya, akan ditindaklanjuti oleh instansi teknis. Intinya kami mau sampaikan ke PT Freeport bahwa kami sudah mau bekerja,kami akan ajak PTFI ke Ilaga, untuk melihat potensi disana,kita datang bukan marah-marah lagi ke PTFI, kami mau bersama-sama melihat potensi yang bisa dikelola bersama kedua belah pihak, demi masyarakat Puncak,” tutur Wandik.

Ia menerangkan, di tahun 1970-80-an, suplay utama sayur mayur segar ke PT Freeport, seperti kol, buncis, wortel, kentang, daun-daun bumbu sayur, banyak dari Kabupaten Puncak. Namun hubungan kerjasama tersebut putus, sehingga dengan adanya kabupaten saat ini, Pemda ingin menjalin kerja sama dengan tujuan menyejahterakan masyarakat dengan hasil perkebunan yang ada.

Kata Bupati, untuk memacu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pihaknya memanfaatkan dana Otsus untuk membeli hasil perkebunan dan pertanian masyarakat  melalui BUMD yang ada dan kemudian ke PT Freeport Indonesia atau daerah lain. Dengan cara begitu akan memacu masyarakat untuk rajin menanam, di lain sisi menghilangkan budaya proposal.

 “Uang Otonomi khusus (Otsus) yang ada pada kita, akan kita manfaatkan untuk membeli hasil pertanian dari masyarakat. Kita tidak hanya bagi-bagi uang kepada masyarakat tapi kita beli hasil kerja keras mereka sayur mayur segar dari mereka. Dengan cara ini kita akan kembalikan budaya kerja keras dan rajin menanam dari masyarakat Puncak,” tambahnya.

EVP Human Resources & Security PTFI, Achmad Didi Ardianto, menyampaikan apresiasi terhadap sikap dari Bupati Puncak, dan PTFI sangat membuka diri untuk bekerja sama. Karena sikap Bupati adalah ingin memberdayakan masyarakat agar berdiri di kaki sendiri, sikap tersebut sebenarnya sejalan dengan keinginan dari PTFI.

Untuk itu Pemkab harus memenuhi syarat standar yang ditetapkan oleh PTFI, seperti kualitas kesehatan, maupun kontinunitas suplay ke PTFI. “Kita tetap dukung tekad dari Bupati Puncak, meski kita tahu untuk memulai sesuatu tujuan yang baik, memang butuh waktu, PTFI terbuka saja, bahkan koperasi PTFI bisa menjadi pihak yang pertama, yang bisa membeli hasil sayur dari masyarakat, intinya kami mendukung,” ungkapnya.

Sementara itu, SVP Social Responsibility & Community Development PTFI, Claus Oscar Wamafma mengatakan PTFI membutuhkan sayur mayur yang segar dari masyarakat asli untuk memberi makan ribuan karyawannya. Hanya saja yang selama ini menjadi persoalan adalah kuntinuitas suplay dan kualitas sayur mayur memang menjadi hal yang penting, karena karyawan PTFI bekerja ontime, harus didukung oleh sayur yang bergizi.

“sebenarnya PTFI ingin sekali membeli sayur dari masyarakat asli, terutama di wilayah pegunungan seperti Puncak, tidak perlu ke luar Papua, karena sayur mayurnya segar tanpa pupuk ada di wilayah Pegunungan Papua seperti Kabupaten Puncak,hanya saja persoalan kontinuitas, karena harus mampu memberi makan ribuan karyawan. Inilah yang terpaksa kita datangkan sayur dari luar Papua. Jika Pemkab Puncak mampu, pasti kita siap bekerja sama,” tukasnya. *