JAYAPURA- Ketua Umum Partai Berkarya Tomi Soeharto dijadwalkan bakal meresmikan kantor Lembaga Masyarakat Adat di sejumlah daerah di Papua. Namun agenda Tommi tersebut mendapat kecaman dari pemuda Adat Papua. Tommi Soeharto dinilai telah mencampurkan adat dengan kepentingan politik.
Sekretaris Umum Pemuda Papua, Jan Christian Arebo dalam keterangan persnya, mengatakan, tidak ada korelasi sama sekali antara partai politik dengan adat. Hal ini pun, kata dia, sama saja merusak tatanan adat di Papua dan bisa memicu konflik antarmasyarakat adat.
"Jangan membawa kepentingan dia sebagai ketua partai dengan adat untuk kepentingan politiknya. Tidak bisa dicampur aduk, itu sama saja merusak tatanan adat di Papua dalam artian bisa memicu konflik karena akan timbul kecemburuan. Lalu, kenapa hanya di Merauke dan Wamena. Ini yang kami khawatir," ungkapnya ketika diwawancarai di Kota Jayapura, Selasa (5/3) siang.
Senada dengan itu, Koordinator Pemuda Adat Papua wilayah Lapago, Isak Wetipo mengatakan, Tomi Soeharto harus sadar diri dalam berpolitik, sebab tindakannya dinilai meresahkan masyarakat. Tommi Soeharto seharusnya melawati tata cara dan mekanisme yang menjunjung tinggi nilai adat Papua.
“Tomi soeharto harus politik tahu diri, yang beliau lakukan politik yang meresahkan masyarakat, turun memecahkan masyarakat. Jangan membawa kepentingan dia sebagai ketua partai menggunakan data untuk kepentingan politik dia, sama sajaa merusak tatanan adat di Papua,” tegas Isak.
Aspirasi yang disampaikan Pemuda Adat Papua ini juga mendapat dukungan dari pihak DPR Papua. Anggota DPR Papua, Yonas Nussy pun meminta pihak Bawaslu dan Kepolisian untuk mengecek agenda Tomi Soeharto, apakah mengandung unsur pelanggaran pemilu atau tidak.
“Perlu dikomunikasikan dengan baik, sehingga lembaga adat tidak boleh tersusupi kepentingan politk. Kami sebagai wakil dari masyarakat adat yang turut mengawal bagiamana mempersipakan masyarakat memberikan suara dengan baik dan sesuai harapan mereka, jangan dikondisikan atau merebut suara dengan cara yang kurang tepat,” jelasnya.
Sebab menurutnya, Partai Politik atau public figure tertentu tidak boleh dibiarkan melibatkan kelembagaan adat dalam permaian politik hari ini, karen dapat menimbulkan tanda tanya dan keresahan di masyarakat.
“Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut menimbulkan tanda tanya dan keresahan di masyarakat, karena itu, kami ingin menyampaikan kepada bawaslu dan kepolisina untuk segera melakukan komunuksi dengan lembaga adat atau masyarakat dimana Tomi Toeharto melakukan aktivitas apakah ini mengandung unsur pelanggaran pemilu atua tidak, ini harus diproses hukum dan tindakan pemeriksaan dan dihentikan,” tegasnya. *
