JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa mencatat hingga Februari 2019, baru satu dari 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memasukkan lelang proyek tahun 2019.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, Debora Diana Sallosa menjelaskan, OPD yang baru memasukkan lelang proyek adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan OPD yang lain hingga saat ini belum ada yang memasukan lelang
"Kita juga sedang melakukan pendampingan di Dinas Olahraga dan Pemuda, untuk mempercepat lelang venue yang dikerjakan tahun ini. Semestinya seusai pembahasan APBD rampung, diharapkan OPD segera melakukan kegiatan pelelangan,” kata Debora dalam rapat pimpinan OPD yang dipimpin Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, di Sasana Karya kantor Gubernur Papua, Selasa, (19/2/2019) siang.
Karena Perampingan OPD
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengakui, keterlambatan pelantikan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut menghambat semua lelang proyek 2019.
Seperti dijadwalkan Maret mendatang,, Gubernur akan melantik pimpinan OPD yang baru. Dimana ada perampingan OPD dari sebelumnya 53 OPD menjadi 35 OPD
Menurut Wagub, OPD yang belum mengajukan lelang proyek ini mungkin juga karena merasa instansi yang dipimpinnya akan dilakukan perampingan. “Saya pikir OPD yang akan dirampingkan belum ajukan lelang itu wajar, dan itu hal yang biasa,”ucapnya.
Namun, untuk dinas yang pelayanan umumnya tetap berjalan seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, harus secepatnya menyampaikan proyek apa saja yang akan dilelang.
“Saya imbau untuk dinas yang nomenklatur tidak berubah, agar paket lelangnya ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga bulan depan semuanya bisa dilelang. Dengan demikian, kalau lelangnya cepat, maka kualitasnya pekerjaan bagus, tapi kalau terlambat lelang, maka hasilnya pun tidak berkualitas,”imbaunya.
