JAYAPURA-Gubernur Papua, Lukas Enembe menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Papua atas dukungan moril yang diberikan kepadanya terkait adanya intimidasi yang dilakukan KPK melalui skenario Operasi Tangkap Tangan (OTT) di hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (2/2/2019) lalu.
Dihadapan seribuan massa dari Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua dan yang berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur, Rabu (13/2/2019) siang, Gubernur mengajak seluruh masyarakat terlebih para pejabat pemerintahan di Papua untuk tidak takut atas intimidasi yang dilakukan KPK. Sebab saat ini pemerintah tengah serius membangun di segala bidang untuk mengejar ketertinggalan.
“Kita tidak boleh ketakutan, kita tidak boleh diintimidasi, bagaimana kita mau membangun negeri ini, sekarang kami membangun diri kami sendiri kenapa KPK mau coba – coba mengintimidasi,” katanya.
Menurut Gubernur Papua dua periode ini, peristiwa di Hotel Borobudur pada 2 Februari 2019 lalu akan menjadi pelajaran bagi pihaknya untuk lebih giat lagi bekerja membangun tanah Papua.
“Kami akan kerja sesuai dengan tupoksi kami, sebagai pemerintah, apa yang terjadi, ini merupakan sejarah buruk bagi KPK, sebab bukan KPK yang tangkap kami, tapi pemerintah Papua yang tangkap. Ini kami orang Papua bukan Pencuri, "ujar Gubernur Lukas yang disambut riuh tepuk tangan para pengunjuk rasa.
Menyayangkan
Lukas menyayangkan ada pihak pihak yang ingin menjatuhkannnya dari kursi Gubernur Papua. "Sebaiknya jika kami ada kekurangan dalam pengelolaan keuangan, seharusnya KPK memperbaiki sebagaimana tugasnya dalam melakukan pendampingan selama ini kepada Pemprov Papua," sesalnya.
Perseteruan antara Pemerintah Papua dan KPK bermula ketika Gubernur Lukas Enembe bersama Sekda Papua dan sejumlah pimpinan OPD sedang melakukan rapat pembahasan APBD 2019 bersama pejabat DPR Papua di hotel Borobudur Jakarta.
Usai rapat tersebut ternyata ada dua penyelidik KPK yang tengah mengawasi mereka dan melakukan foto foto. Kemudian ditegur, karena pejabat Papua merasa tidak nyaman di foto oleh kedua penyelidik KPK tersebut. Saat diinterogasi itulah terungkap jika keduanya sedang menjalankan tugas setelah mendapat informasi ada indikasi perbuatan korupsi dalam rapat gubernur tersebut. Padahal tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.Namun untuk memastikan kebenaran apakah keduanya betul pegawai KPK, maka keduanya langsung diamankan ke Polda Metro Jaya
Kasus ini berbuntut panjang setelah KPK melaporkan adanya dugaan penganiayaan terhadap kedua stafnya.Tidak terima atas tuduhan tersebut, Pemprov Papua melaporkan balik KPK ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik.Proses hukum kasus ini sendiri sudah bergulir dimana sebanyak tiga orang dari pihak pemprov Papua bakal diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penganiayaan.*
