JAYAPURA,- Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Papua bakal menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Gerson Jitmau kepada pers di Jayapura, Senin (19/2) menuturkan, sampai saat ini pihaknya terus berupaya untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan yakni Rp 86 miliar untuk 26 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov Papua.

Hal ini, kata dia, tentunya akan tercapai sepanjang ada komitmen dari semua SKPD dalam pengelolaan sumber-sember PAD yang ada.

“Saya harap teman-teman serius kelola sumber PAD pada masing-masing SKPD,” katanya.

Menurut Gerson, Gubernur Papua terus berupaya agar Pendapatan Daerah Papua bisa tembus angka Rp 1 Triliun. Oleh karena itu, para wajib pajak diminta untuk jujur dan taat dalam membayarkan kewajibannya.
 

Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua Elia Loupatty, dalam rapat evaluasi retribusi yang dikelola SKPD mengatakan, masih banyak potensi pendapatan daerah yang perlu dkembangkan kedepan.
“Lewat badan pengelolaan pendapatan daerah, kami berusaha sehingga ada pertemuan pimpinan SKPD untuk membicarakan pendapatn daerah, karena PAD bagian dari APBD Provinsi,” katanya.

Loupatty membeberkan, sebelumnya PAD Papua sebelumnya hanya diangka Rp 500 miliar, tetapi
sejak kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, PAD sudah tembus Rp 1 triliun.
 

"Kita bisa tembus 8 persen dan total APBD Papua itu sangat luar biasa, ada kemajuan dalam pengelolaan semua potensi pendapatan asli daerah yang ada di Papua,”katanya.

Sementara itu, Koordinator Supevisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua menyebutkan bahwa tahun ini pihaknya akan fokus ke penyelamatan sumber daya alam. Dimana Ada 4 sektor yang jadi fokus perhatian yakni kehutanan, perkebunan, sektor kelautan dan pertambangan.[Riri]