RAJA AMPAT- Ketua Bamuskam Kampung Saproken kabupaten Raja Ampat, Ibu Morin mengatakan bahwa masyarakat Saprokren tidak punya pejabat untuk membantu kesusahan masyarakat dalam menjawab persoalan mendasar di tengah masyarakat seperti pendidikan, air bersih, kesehatan dan WC umum.
Morin mengatakan, masyarakat di Saproken rata-rata bekerja sebagai nelayan, namun mereka tidak mendapat peralatan mencari yang bisa menghasilkan hasil tangkapan laut yang luar biasa.
Padahal ada begitu banyak bantuan nelayan dari pemerintah, tetapi mereka tidak mendapat bantuan itu secara merata.
Tidak hanya itu, kata Morin bahwa ada begitu banyak dana Kampung, tetapi masyarakat tidak merasakan dana kampung tersebut.
Oleh karena itu tolong menjawab persoalan mendasar dari masyarakat Kampung Saprokren ketika terpilih nantinya. "Air bersih juga menjadi masalah buat kita disini" kata Morin ke hadapan figur Filep Wamafma saat deklarasi tim relawan, Kamis (31/1).
Salah seorang ibu rumah tangga Marlina Sauyai, juga persoalkan tentang bantuan dana usaha per Kepala Keluarga (KK) di Raja Ampat, terutama di kampung Saprokren.
Sementara pendeta Warami berharap adanya perhatian pemerintah untuk membantu kebutuhan pembuatan KTP kepada masyarakat. Sebab ia mencotohkan kalau di Jakarta, orang Papua ketika berada di satu lingkungan mereka sudah diintimidasi oleh perangkat pemerintah RT/RW setempat.
Berbeda hal dengan di Papua, karena ketika ada orang baru yang non-Papua datang ke Papua tidak ditanya segala macam, bahkan ada kebebasan.
"Artinya kalau boleh kami sarankan agar pemerintah membuat perdasus yang mengatur tentang orang lain yang berdomisili ke Papua apalagi orang baru, sebab mereka yang baru ke Papua sangat gampang membuat KTP," ungkap Warami.
Setelah deklarasi dan tatap muka bersama masyaraka di Sapokren, mambri Filep Wamafma menghadiri permintaan masyarakat adat di Kampung Wasambrin, Distrik Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat. *
