SURABAYA - Pemerintah Provinsi Papua menerima penghargaan Adhi Purna Karya Bidang Sosial dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Penghargaan ini diberikan karena pemerintah Papua dinilai berhasil dalam upaya memberantas miras guna membangun masyarakat yang sehat dan berkualitas, baik secara jasmani, rohani, maupun dalam bersosial.
Acara pemberian penghargaan ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo berlangsung di salah satu hotel di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/1/2019) malam.
Selain menerima penghargaan, pemerintah Papua juga masuk nominasi tiga besar provinsi dalam penghargaan Adhi Purna Prima bidang Pengentasan Kemiskinan.
“Dengan hasil ini, menjadi komitmen bagi gubernur dan wakil gubernur Papua untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan di periode kedua mereka memimpin, dengan tentunya asistensi dari jajaran Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota, serta stakeholder terkait,” kata Asisten Gubernur, Doren Wakerkwa mewakili pemerintah Papua dalam acara penerimaan penghargaan tersebut.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengharapkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk pula Pemprov Papua, untuk jeli mengembangkan hal-hal kecil, namun memiliki manfaat yang besar, yang mana ini berlaku di berbagai lini sektor pembangunan.
“Yang terpenting, masing-masing daerah dapat mengembangkan potensi yang kecil sekalipun. Demikian, kala ini terus digerakkan, dikembangkan, maka akan menjadi potensi yang besar, yang menyangkut berbagai sektor pembangunan apapun,” serunya.
Ketua Umum APPSI, H. Soekarwo menjelaskan bahwa jalan menuju masyarakat sejahtera itu melalui pelayanan publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Terdapat 4 syarat, yang mana 3 diantaranya digarisbawahi, yakni kesejahteraan masyarakat hanya bisa dilakukan dalam konsep pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas, dan partisipatoris, yang mana stakeholder harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” jelasnya
Dalam hal ini, sesuatu yang menjadi public policy dibicarakan dengan APPSI, dibicarakan dengan asosiasi bupati dan wali kota, untuk kemudian didorong ke pemerintah pusat. Namun, program yang dijalankan ini membuat hampir tidak ada berita tentang produktivitas, melainkan OTT (korupsi).*
