JAYAPURA - Meski pemerintah Provinsi Papua telah berupaya menaikan presentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayahnya, namun ternyata presentasenya masih saja dibawah 75 persen.
Salah satu kendala yang dihadapi karena hampir sebagian besar kabupaten di wilayah pegunungan tengah presentasenya masih dibawah 10 persen. Bahkan ada yang 0 persen atau sama sekali belum melakukan perekaman.
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk mengungkapkan, selama ini pemerintah di tingkat kabupaten kurang pro aktif atau kurang mendukung program nasional tersebut.
"Intinya kepala daerah (bupati), kepala kampung, RT/RW dan masyarakat harus ikut serta untuk membantu kami dari dukcapil untuk menggerakan warga dari kampung kampung yang belum melakukan perekaman E-KTP secara keseluruhan. Karena kasihan tim kami yang harus menghabiskan cukup banyak waktu hanya untuk mencari warga dan menjelaskan kegunaan dari perekaman E-KTP , ini kan memakan biaya yang lumayan banyak," keluhnya.
Padahal, menurut Ribka, perekaman ktp elektronik memiliki fungsi dan kepentingan sangat banyak. Contohnya, jika masyarakat hendak membuat jaminan kesehatan ( BPJS ) atau bantuan pendidikan buat anak. Tentunya ktp elektronik sangat dibutuhkan. Termasuk kepentingan dalam pemilu.
" Sejauh ini saya melihat pemerintah kabupaten sama sekali belum proaktif dalam mendukung kami untuk menggerakan warga melaksanakan perekaman E-KTP," keluhnya.
Lanjut Ribka menyebutkan kabupaten yang pemerintahnya cukup pro aktif dalam program ini (presentasenya diatas 90 persen) atau hampir mencapai sempurna adalah kabupaten kabupaten induk seperti Kota dan Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika, Biak Numfor dan di wilayah pegunungan yakni Jayawijaya.
Sementara untuk kabupaten pemekaran sebagian besar masih dibawah 10 persen, terutama kabupaten di wilayah Meepago seperti Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya bahkan diantaranya ada yang 0 persen. Lalu kabupaten lainya yang cakupannya rendah diantaranya Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Lanny Jaya dan lainnya.
"Kalau untuk Puncak Jaya, walau masih dibawah 10 persen, tapi kami lihat pemerintah disana cukup pro aktif untuk menggerakkan masyarakat melakukan perekaman,"katanya.
