JAYAPURA-Sekertaris II Bidang Politik  Kedutaan  Selandia Baru Carolin Wilson melakukan kunjungan kerja di tahun 2019  ke Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Kamis (10/1). Carolin Wilson melakukan pembicaraan situasi HAM di Papua dan menjejaki kerjasama di bidang HAM.

Carolin Wilson pun menanyakan bagaimana situasi HAM di Papua, dan secara khusus situasi masyarakat sipil di Nduga pasca pembunuhan 21 warga.

Kepala Perwakilan Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Bernard  Ramandey  yang di dampingi 

Kasubag Analis Pengaduan Melkior Weruin  menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2018 situasi HAM di Papua mengalami gangguan serius akibat beberapa insiden kekerasan saat paska Pilgub Papua.

Dimana dua  anggota Polri tertembak di Mamberamo Tengah dan situasi konflik kekerasan yang berkepanjangan di wilayah Kabupaten Nduga Papua juga konflik agraria antara masyarakat pemilik hak ulayat di Nabire, Kerom dan Merauke serta beberapa daerah lainnya dengan perusahan kelapa Sawit.

"Untuk situasi Kabupaten Nduga  Komnas HAM menekankan bahwa hal yang mendesak saat ini adalah mengirim bantuan kemanusian dan Polri. Serta pemerintah daerah segera memastikan kondisi kamtibmas agar masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa dan kelompok sipil bersenjata untuk menahan diri,"ujar Frits kepada Carolin Wilson.

Sementara itu untuk penguatan perencanaan pembagunan berbasis HAM di Papua, kedutaan Selandia Baru menjejaki kerja sama dengan Komnas HAM dimana kedutaan Selandia Baru diberikan rencana strategi komnas HAM RI Perwakilan Papua untuk di pelajari, dan dalam waktu dekat akan memberikan informasih menyangkut dukungan pada program apa saja yang bisa di dukung.

"Menurut Carlin Wilson  jika kedutaan Selandia Baru bekerja sama dengan Komnas HAM yang telah memiliki pengalaman  soal HAM tentu sangat baik bagi situasi HAM di Papua,"ujarnya.*