Gubernur Papua, Lukas Enembe/Istimewa
JAYAPURA, - Pemerintah Provinsi Papua meminta PT.Freeport Indonesia (PTFI) berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tawaran kompensasi pembayaran pajak air permukaan sebesar Rp1 Triliun.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku sampai saat ini pemerintah papua belum menerima pajak air permukaan dari PTFI sebagaimana hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan diakuinya dalam tahapan gugatan pajak air permukaan di peradilan pajak yang bergulir sejak 2016 lalu, pemerintah provinsi Papua selalu menang meski akhirnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung harus kalah. Namun pemerintah Papua tak tinggal diam, dan juga kembali mengajukan kasasi (untuk PAP berkas berbeda), dimana saat ini persidangannya masih berjalan.
"Kita memberitahukan Freeport, mereka belum bisa kasih Rp1 Triliun untuk (kompensasi) pajak air permukaan. Mereka harus ke KPK dan BPK dulu. Sebab jangan sampai pemprov papua dianggap kompromi. Sehingga tidak ada kecurigaan oleh kedua lembaga ini," ujar Gubernur Lukas di Jayapura belum lama ini.
Lanjut katanya, kedepan pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru terkait pajak air permukaan (PAP). Jika sebelumnya dalam kontrak karya hanya dikenakan Rp10, lalu kemudian pada pergub 2011 sebesar Rp1200. Maka kemungkinan dalam pergub yang baru akan dikenakan Rp800 atau Rp900.
"Kedepan pergub yang baru kita buat apakah 900 rupiah atau 800 rupiah, yang akan jadi lampiran dalam kontrak karya yang baru," ucapnya.
Sementara itu menyoal pengelolaan sahan 10 persen dari PTFI? Gubernur Lukas menegaskan dalam tahun ini pihaknya akan mendirikan perusahaan daerah yang diberi nama Papua Mandiri Investasi. Dimana keberadaan perusahaan daerah ini akan menjadi lampiran dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun kontrak karya.*
