MANOKWARI,- Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati megatakan bahwa pemerintah daerah maupun kementerian lembaga biasanya minta uang banyak ke Pusat, tetapi serapan anggaran tidak tercapai.
Di samping itu pula banyak uang yang tidak bisa terpakai secara baik dengan program kerja. Padahal permintaan uang oleh daerah sangat besar, tapi bingung mau kelola seperti apa.
Menteri Sri Mulyani mengutarakan bahwa dirinya senang bahwa seluruh pemerintan daerah dan lembaga kementerian di Papua Barat betul-betul menggunakan anggaran yang sudah di alokasikan pada tahun 2018 untuk melaksanakan program.
Kata Sri Mulyani, Rabu (19/12) bahwa dalam dua minggu kedepannya dilakukan penutupan APBN 2018, maka anggaran yang dikuncurkan ke pemerintah Provinsi Papua Barat dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Setelah penutupan tahun anggaran tahun2018, maka Menkeu berjanji akan langsung melihat berapa besar serapan APBD, termasuk serapan lembaga kementerian di daerah Papua Barat yang mengelola APBN.
Dia menjelaskan bahwa DBH 4,3 Triliun Dana Otsus 4 triliun dan dana alokasi khusus fisik 1,85 triliun. Sedangkan tahun ini untuk dana desa kenaikan secara nasional dan Papua Barat 1,52 triliun dan dana alokasi khusus nonfisik Rp 800,54 miliar.
Dana insentif Papua Barat juga mengalami kenaikan, maka diharapkan di bawah kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan mampu meningkatkan kinerja ASN sehingga tahun depan insentif Rp 63,6 miliar lebih maksimal. *
